DPA Belanda: Larangan Sembelih Hewan Langgar Kebebasan Beragama

Ilustrasi sapi Foto: Imesh

Raad van State atau Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Belanda, menyatakan larangan penyembelihan hewan tanpa bius bertentangan dengan kebebasan agama. Maka dari itu larangan tersebut tak boleh diundangkan.

Pernyataan ini dikeluarkan terkait upaya baru Partij voor de Dieren/PvdD (Partai untuk Hewan) menghentikan praktik ritual penyembelihan tanpa bius melalui undang-undang.

Raad van State merupakan lembaga negara semacam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memiliki fungsi penasihat sekaligus otoritas banding administratif.

Dalam rekomendasi Raad van State, yang dipublikasikan hari ini Kamis (16/5), tertulis bahwa larangan itu ‘merupakan penggerusan lebih jauh terhadap kebebasan beragama’.

Masyarakat Yahudi dan Muslim menghendaki hewan sembelihan tidak harus dibius berdasarkan keyakinan agama mereka.

“Pelarangan penyembelihan ritual bertentangan dengan hak-hak asasi manusia,” demikian Raad van State di Algemeen Dagblad, dikutip kumparan Den Haag, Kamis (16/5).

Sementara, Ketua Fraksi PvdD Marianne Thieme, kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang di Tweede Kamer (parlemen) untuk melarang praktik penyembelihan ritual tanpa bius.

Sebelumnya Thieme juga telah mencoba melakukan upaya itu pada 2012 dan mendapat dukungan luas di Tweede Kamer, namun larangan tersebut kandas di tingkat Eerste Kamer (senat), setelah mendapat protes massal dari organisasi-organisasi Yahudi dan Muslim di Belanda.

Meskipun mendapat tanggapan negatif dari Raad van State, namun Ketua Fraksi PvdD Thieme tetap meneruskan rancangan UU usulannya untuk dibawa ke pemungutan suara.

“Sudah terang-benderang bahwa penyembelihan tanpa bius menimbulkan penderitaan hewan yang amat sangat. Di kalangan masyarakat berkembang penolakan yang terus meluas terhadap penderitaan ini,” tegas Thieme.

Raad van State menggarisbawahi soal pentingnya melindungi kesejahteraan hewan, namun hal itu sama pentingnya dengan kebebasan beragama.

“Kebebasan beragama berhenti manakala penderitaan pihak lain, manusia dan hewan, dimulai,” ujar Thieme.

Thieme berdalih bahwa di kalangan masyarakat Muslim semakin banyak yang bisa menerima sembelihan dengan pembiusan.

RUU rancangan Thieme berpeluang besar memperoleh dukungan luas di Tweede Kamer. Partai pemerintah VVD tahun lalu telah menyatakan tidak akan menentang larangan itu.

Namun partai-partai Kristen mitra koalisi pemerintah yakni CDA dan Christen Unie menentang larangan tersebut. Sebagai kompromi Thieme sendiri setuju masa transisi selama 5 tahun.