DPD Tolak Isu Referendum Aceh

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan

DPD RI menyatakan penolakan terhadap isu adanya referendum Aceh. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.

“Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh berjuang atas nama apapun, tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegas Nono saat jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5) dalam keterangan tertulisnya.

Nono menjelaskan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Dia menyatakan bersatunya wilayah nusantara adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum. Artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” ujar Senator asal Maluku tersebut.

Ia menyatakan Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses. Ia mengajak seluruh masyarakat berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat, termasuk DPD.

“Puncaknya 17 Agustus 1945 berdirinya NKRI adalah perjuangan seluruh elemen bangsa tidak berjalan sendiri-sendiri, negara ini berproses bukan barang jadi dan 73 tahun masih sangat belia," kata Nono.

"Setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk berbuat bagi negeri ini bagai mata rantai, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan wilayah," imbuhnya.

DPD sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya. Selain itu akan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” pungkas Nono.