News
·
5 November 2019 7:00

DPR Diminta Ingat Kembali Tuntutan Publik Jika Ingin Sahkan RKUHP

Konten ini diproduksi oleh kumparan
DPR Diminta Ingat Kembali Tuntutan Publik Jika Ingin Sahkan RKUHP (37274)
Peneliti Formappi Lucius Karus di diskusi 'Nasib Murung Bangsa atas Kebijakan RUU KPK dan RKUHP' di Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/291). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
DPR RI menargetkan dapat mengesahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS) selambatnya Desember 2019 mendatang. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap tersebut menunjukkan bahwa DPR abai terhadap aspirasi publik.
ADVERTISEMENT
"Jika DPR tetap mengesahkan RUU-RUU tersebut tanpa membahas materi bermasalah yang disampaikan publik, artinya, tak ada yang direspons DPR dari usulan publik," ujar Lucius kepada kumparan, Senin (4/11).
Lucius menuturkan, kedua revisi UU itu ditolak masyarakat karena terdapat sejumlah pasal yang dianggap kontroversial. Karena itu, menurutnya, yang dituntut oleh sejumlah elemen masyarakat bukan sekadar penundaan pengesahan, melainkan pembahasan ulang terhadap sejumlah pasal kontroversial dalam kedua revisi UU tersebut.
"Yang dituntut publik adalah pemberesan pasal-pasal bermasalah. Itu artinya DPR tak bisa terus ngegas dengan apa yang sebelumnya sudah mereka sepakati di Pembicaraan Tingkat I. Kalau tanpa perubahan pada apa yang dinilai publik bermasalah, penundaan yang disepakati DPR dan Pemerintah menjadi sia-sia," tutur Lucius.
ADVERTISEMENT
"Keputusan penundaan jika tak sekaligus merespons tuntutan publik hanya akan memunculkan penilaian DPR dan Pemerintah mengecoh publik saja," imbuhnya.
DPR Diminta Ingat Kembali Tuntutan Publik Jika Ingin Sahkan RKUHP (37275)
Massa aksi menunjukan poster dengan berbagai tuntutan, saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Lebih lanjut, Lucius mengungkapkan, carry over dalam proses pembahasan RUU bukan berarti sekadar menyambung apa yang sudah dibahas DPR periode sebelumnya tanpa upaya mereview ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati.
"DPR Jangan menjadikan ketentuan carry over untuk mengabaikan substansi RUU yang dibahas," kata Lucius.
Untuk itu, ia meminta DPR secara serius merespons apa yang menjadi keinginan publik dengan melibatkannya dalam proses pembahasan RKUHP dan revisi UU PAS.
"Mereka harus menunjukkan keseriusan melibatkan publik setelah sebelumnya demi tercatat sebagai DPR berkinerja baik, mereka buru-buru mengetok RUU yang cacat secara substansi dan juga prosedur," pungkasnya.
DPR Diminta Ingat Kembali Tuntutan Publik Jika Ingin Sahkan RKUHP (37276)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa saat menjawab pertanyaan wartawan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, menargetkan RKUHP dan revisi UU PAS paling lambat disahkan pada Desember 2019 mendatang. Ia juga menyebut, tidak ada perombakan besar pada kedua pasal tersebut meski ada sejumlah pasal yang dianggap kontroversial.
ADVERTISEMENT
"Pada prinsip dasarnya, itu enggak boleh dibongkar. Cuma tinggal di pasal-pasal tidak boleh dibongkar, tapi mungkin di penjelasan, dipertajam saja apa yang dimaksud, berkaitan dengan itu," jelas Desmond.
"Kalau mundur lagi, ya bongkar lagi. Kalau bongkar lagi, putusan di tingkat I-nya bermasalah," imbuhnya.