DPR Heran Pemerintah Tak Kunjung Kirim DIM RUU Pendidikan Kedokteran

Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran, Willy Aditya, menyoroti soal Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) dari pemerintah.

Willy mengatakan, DIM RUU Dikdok ini mestinya sudah diterima DPR pada Juni 2022. Namun hingga awal Juli, DIM itu tak kunjung tiba.

“Ini sudah seperti menampar muka lembaga. Pemerintah sudah menjanjikan sampai bulan Juni kemarin. Ini sudah masuk bulan Juli tapi tidak ada kabar apa pun dari pihak terkait," kata Willy dalam keterangannya, Selasa (6/7).

"Kami jadi mempertanyakan kemauan politik dari pemerintah, khususnya Kemendikbud terkait hal ini,” lanjut dia.

Politikus NasDem ini curiga, ada pihak yang pro status quo dan merasa terganggu dengan rencana revisi RUU Dikdok ini.

“Sebab pada kenyataannya, semua masih jalan di tempat. Ini ada langkah progresif atas masalah yang hingga saat ini realtime terjadi, namun mereka begitu resisten terhadapnya. Ada apa ini?” ucap Willy.

Wakil Ketua Badan Legislasi ini menjelaskan, masih banyak masalah terkait penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.

Mulai dari pembukaan fakultas kedokteran yang terkesan janggal dan berorientasi pasar hingga sedikitnya alokasi dokter spesialis di daerah pinggiran.

Masalah itu kemudian diperparah dengan masalah biaya masuk, biaya kelulusan hingga alokasi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan.

“Dan itu hulunya ada di pendidikan kedokteran. IPB itu institut, pertanian pula, tapi bisa membuka Fakultas Kedokteran. Ini bagaimana logikanya? Kalau pun secara legal formal tidak bermasalah, bukankah ada kesan kuat bahwa skema pembangunan tenaga kesehatan kita hanya berdasarkan logika pasar belaka?” jelas dia.

Ilustrasi seorang pria hidup lagi setelah dinyatakan tewas oleh dokter. Foto: chaiyawat chaidet/Shutterstock

Willy mengatakan, terkait biaya kuliah di Fakultas Kedokteran, ia mengendus adanya status quo. Sebab dalam aturan yang berlaku saat ini, biaya masuk maupun biaya kelulusan fakultas kedokteran cukup besar dibanding fakultas lain.

“Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Parahnya, semua pihak seperti sudah memaklumi bahwa biaya kesehatan memang mahal harganya. Ini menurut saya sesat pikir yang paling nyata,” ucap dia.

Willy menambahkan, rentetan masalah itu merupakan bagian kecil dari masalah sistem kesehatan nasional karena masih banyak masalah lain. “Kalau mereka merasa terganggu statemen, buktikan dong dengan DIM yang mereka janjikan,” kata Willy.

Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya. Foto: Dok. Istimewa

Willy menegaskan, revisi UU Pendidikan Kedokteran merupakan upaya membangun sistem layanan kesehatan yang terakses, terjangkau dan memanusiakan manusia.

“Fenomena dokter Lie Dharmawan dengan RS Apungnya tentu sebuah bentuk kebajikan. Tapi di sisi lain, ini kan salah satu bentuk bolongnya negara melayani warganya. Terutama di sektor yang paling elementer. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana negara berupaya menutup kebolongan ini. Kan, itu poin pentingnya?” ungkap Willy

Oleh karena itu, Wakil Ketua dari Fraksi NasDem di DPR ini menagih komitmen Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim untuk segera merumuskan DIM RUU Pendidikan Kedokteran.

“Presiden sudah menyerahkan supresnya, pemerintah sudah menjanjikan DIM sampai Juni kemarin. Kurang apalagi? Kalau mau bantah-bantahan nanti di ruang yang semestinya. Yang penting sekarang penuhi dulu fatsun politiknya,” tutup dia.