DPR Kecam Vanuatu, Desak Penguatan Diplomasi Indonesia

Gedung DPR RI. (Foto: Fajar Supriyatna/kumparan)

DPR mengecam tindakan Vanuatu yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua. DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia memperkuat diplomasi dengan Vanuatu agar negara itu mendapat informasi yang benar soal Papua.

Hal ini disampaikan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sekaligus anggota Komisi VII Rofi’ Munawar dalam pernyataannya, Kamis (31/1). Dia menanggapi Vanuatu yang membantu tokoh separatis Papua Benny Wenda masuk ke Komisi Tinggi HAM Perserikan Bangsa–Bangsa (KTHAM) di Jenewa.

Dalam peristiwa itu, Benny Wenda memberikan petisi yang diklaim ditandatangani 1,8 juta warga Papua yang ingin referendum kemerdekaan.

“Vanuatu dan beberapa Negara di kepulauan pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua Merdeka. Mereka nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih organisasi Papua Merdeka kerap mengaitkan masalah ini sebagai persoalan rumpun Melanesia,” kata Rofi’.

Ini bukan kali pertama Vanuatu merongrong kedaulatan Indonesia lewat Papua. Setiap tahun di sidang umum PBB Vanuatu menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Rofi' mengatakan DPR mengecam tindakan Vanuatu tersebut.

“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB, namun demikian peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua,” kata Rofi'.

Menurut Rofi', pemerintah harus memperbaiki kerja diplomatik dengan secara aktif melakukan antisipasi dan mitigasi isu terhadap semua persoalan yang sangat sensitif.

“Agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara Pasifik. Sehingga mereka mendapatkan gambaran yang utuh terkait kondisi Papua,” Tegas Rofi'.