DPRD DKI: Cleansing Bukti Pemerintah Lamban Siapkan Guru Honorer Jadi ASN

Ilustrasi guru di sekolah inklusi Foto: Shutterstock

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan cleansing guru honorer yang tengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Kebijakan yang diklaim sebagai bentuk penataan tenaga pengajar itu, menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, justru menandakan Disdik lambat menyediakan tenaga pengajar.

"Ya saya pikir Dinas Pendidikan Jakarta tidak sangat demokratis. Padahal kita sangat butuh guru ya. Adalah fakta bahwa kemampuan pemerintah untuk menyiapkan guru-guru untuk menjadi ASN kan sangat lambat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/7).

Dia mengatakan, praktik yang selama ini terjadi adalah keberadaan guru honorer di sekolah untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar yang biasanya kosong karena ditinggal pensiun.

"Sementara guru-guru yang pensiun dan sebagainya kan terus cepat, gitu lho. Pemerintah daya respons kan lama. Nah, muncul lah beberapa ide kreatif dari beberapa sekolah kemungkinan besar ya untuk merekrut guru-guru, untuk bisa memenuhi yang pensiun bisa digantikan. Sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dia mengkritik Disdik yang seolah menggampangkan nasib para guru honorer ini dengan memberikan solusi berupa seleksi P3K.

"Itu kan jawaban menggampangkan masalah. P3k dari pemerintah itu kapan. Tapi mereka menganggur," terang Jhonny.

"Kepsek dituntut untuk berprestasi. Dituntut untuk mengelola sekolah. Mereka melihat dalam bidang tertentu sudah pensiun. Sementara kalau nunggu pemerintah ASN dan P3K lambatnya kayak siput," jelasnya.

Sejauh ini, Disdik DKI Jakarta berencana melakukan cleansing terhadap 4 ribu guru honorer. Solusinya, mereka menyebut, akan ada seleksi 1.900 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka Kemendikbud tahun ini.