DPRD DKI Coret Pembangunan SMK 74: Kaji Dulu, Jangan Jinny oh Jinny

9 Desember 2019 19:24 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat Banggar RAPBD di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11). Foto: Ricky Febrian/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Rapat Banggar RAPBD di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11). Foto: Ricky Febrian/kumparan
ADVERTISEMENT
Dinas Pendidikan DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 106 miliar untuk membangun satu SMKN Pariwisata 74 yang kemungkinan akan dibangun di Jakarta Utara. Namun, DPRD DKI menolak usulan itu karena dianggap belum memiliki kajian mendalam. Anggaran ini disarankan diusulkan kembali tahun 2021.
ADVERTISEMENT
Penolakan itu dilakukan dalam rapat anggaran (banggar) untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2020. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.
PltĀ Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaifulloh Hidayat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefulloh Hidayat menuturkan pihaknya menerima penolakan yang disampaikan DPRD. Ia menyebut Dinas Pendidikan akan segera menyusun kajian pembangunan sebelum tahun 2021 termasuk kurikulum yang akan digunakan.
"Kami akan susun untuk pengadaan di tahun 2021 bulan Februari-Maret. Saya pikir masih ada satu tahun ke depan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktik untuk siswa-siswi SMK 74," kata Syaefulloh di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12).
Wakil Ketua DPRD M Taufik di Pulau Seribu, Jumat (22/3). Foto: Moh Fajri/kumparan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan pihaknya ingin Dinas Pendidikan memberikan konsep yang jelas. Ia menyebut pihaknya mendukung adanya pembangunan SMK asalkan memiliki kajian mendalam.
ADVERTISEMENT
"Dari sekarang membuat sesuatu itu harus terencana, jangan jinny oh jinny. Saran saya setahun ini siapin konsepnya, mulai dari kurikulumnya, kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin satu wilayah satu, kita dorong," ucap dia.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan
Senada dengan Taufik, Prasetio ingin adanya perencanaan matang yang diajukan ke Komisi E selaku mitra kerja Dinas Pendidikan. Setelah itu, ia menanyakan apakah seluruh anggota dewan sepakat dana pembangunan SMK 74 dicoret.
"Bisa enggak yakinin kita untuk 2021 bisa, dari segi perencanaan dulu, mana konsepnya, kasih ke Komisi E semua. Saya minta tolong itu dikaji dulu," ucapnya.
"Oke, saya putuskan (anggaran bangun SMK 74) untuk didrop, ya," kata Prasetio sambil mengetok palu.