DPRD DKI Duga Ada Kepentingan Pribadi di Balik Penghargaan Colosseum

23 Desember 2019 12:10 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto: Darin Atiandina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto: Darin Atiandina/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menduga ada kepentingan pribadi dibalik pemberian penghargaan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Budaya Pemprov DKI Jakarta kepada diskotek Colosseum. Abdul menduga kepentingan itu berkaitan dengan keuntungan secara ekonomi.
ADVERTISEMENT
Untuk meluruskan dugaan tersebut, Abdul pun mengundang Plt Kadisparbud Sri Haryati beserta jajaran dalam rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
“Seperti yang saya katakan mungkin saja ada kepentingan pribadi-pribadi dari segelintir orang yang memang mengambil keuntungan ekonomi dari penghargaan-penghargaan ini kan bisa jadi,” ujar Abdul sesaat sebelum rapat, Senin (23/12).
“Nah, tapi saya juga enggak bisa sebut siapa orangnya dan bagaimana modus operandinya. Karena ini bukan ranah saya untuk ke sana. Tapi kita akan minta itu informasi-informasi dari asisten perekonomian (Plt Kadisparbud), karena beliau juga penanggung jawab di atas, beliau strukturnya di atas Parbud sekarang,” kata Abdul.
Abdul mengatakan akan meminta penjelasan secara detail tentang penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang kini sudah dicabut setelah menuai kontroversi tersebut. Abdul nampak kesal karena Komisi B selalu pengawas tidak dilibatkan dalam penghargaan ini.
Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto: Darin Atiandina/kumparan
“Beliau harus tahu secara detail. Itu juga yang kita harus tahu karena selama ini tidak dilibatkan,” kata Abdul.
ADVERTISEMENT
Abdul berharap dengan adanya rapat yang juga bertujuan sebagai evaluasi, ‘salah’ pemberian penghargaan tidak akan terulang kembali.
“Intinya jangan sampai hal ini terjadi lagi karena ini mencoreng nama kita bersama,” kata Abdul.
Hingga saat ini, rapat masih berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta. Rapat berlangsung secara terbuka.