DPRD DKI Minta Bisnis Hiburan Malam Tak Dibuka, Riskan Penularan Corona

Demo pekerja diskotek hingga griya pijak di Balai Kota Jakarta. Foto: Instagram/@satpolpp.dki

Asosiasi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan (Asphija) pada Selasa (21/7), melakukan demo di Balai Kota DKI. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka bisnis hiburan seperti karaoke, griya pijat, hingga diskotek.

Merespons hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai wajar keputusan Anies untuk tak membuka griya pijat hingga diskotek saat ini. Sebab, tempat-tempat tersebut dinilai berpotensi besar menjadi lokasi penularan yang masif di masa PSBB Transisi seperti saat ini.

"Ukuran tutup atau buka itu bukan ukuran segi bidang usaha, tapi dari risiko penyebaran COVID-nya, yang besar mana. Tempat hiburan ini kan semacam closed-circuit alias tertutup dan cenderung orang berkumpul dalam kuantitas padat ruangan tertutup. Apalagi terapis, orang berjarak terlalu dekat di ruangan yang terbatas," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7).

Demo pekerja diskotek hingga griya pijak di Balai Kota Jakarta. Foto: Instagram/@satpolpp.dki

Sektor yang Dibuka saat PSBB Transisi Harus Berpihak dan Bermanfaat

Dia juga menilai, sektor yang dibuka harus mengutamakan dasar kebermanfaatan dan keberpihakan pada situasi pandemi terlebih dahulu. Menurutnya dalam hal ini sektor hiburan yang masih ditutup tak memiliki manfaat yang signifikan saat PSBB Transisi ini.

"Sektor-sektor yang buka harus yang punya kebermanfaatan dan keberpihakan pada situasi pandemi. Kalau hiburan malam untuk apa? Saya belum lihat ada manfaat signifikan di sana," kata dia.

"Pajak hiburan malam hanya 25 persen, kalau untuk kepentingan ekonomi, kita bisa cari lewat jalan lain demi menjaga kesehatan, tidak hanya di tempat hiburan malam," lanjutnya.

Dia pun membandingkan dengan pembukaan sekolah yang sampai saat ini belum dilakukan. Menurutnya penutupan ini juga membuat sejumlah sekolah swasta collapse. Namun mereka tak mengeluh.

"Saya berharap kebijakan COVID-19 ini tidak mundur ke belakang, harus pro inovasi. Jangan sampai sekolah tutup, tempat hiburan buka. Saat ini tidak ada yang tidak terdampak, jadi kalau ada kelompok yang memaksa kehendaknya dan dituruti, pasti akan ada kelompok lain yang menuntut haknya juga," tutupnya.