DPRD DKI Panggil Dispar Minta Penjelasan soal Penghargaan Colosseum

23 Desember 2019 11:53 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana di Diskotek Colosseum Jakarta. Foto: Instagram/@colosseumjkt
zoom-in-whitePerbesar
Suasana di Diskotek Colosseum Jakarta. Foto: Instagram/@colosseumjkt
ADVERTISEMENT
Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan dari Dispar terkait penarikan penghargaan yang diberikan Pemprov DKI kepada diskotek Colosseum.
ADVERTISEMENT
“Jadi kita ingin dengar langsung dari ibu asisten perekonomian (Plt Kadispar) sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita kan tidak bisa percaya 100 persen dari berita-berita yang ada di media," kata Ketua Komisi B Abdul Aziz di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
"Kita ingin tahu apa-apa yang kita tidak dengar dari media. Sebenarnya apa yang terjadi,” tambah dia.
Ketua komisi B dDPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto: Darin Atiandina/kumparan
Untuk itu, Abdul ingin dengar langsung dari Dinas Pariwisata tentang bagaimana proses penilaian sampai akhirnya penghargaan diberikan.
“Nah untuk klarifikasi ini kita perlu membuat rapat yang memang resmi. Agar seluruh anggota dewan juga mendengar seluruh keterangan dari asisten ekonomi, Bu Sri,” tutur Abdul.
Abdul mengaku akan menanyakan beberapa hal kepada Dispar. Mulai dari proses penilaian hingga indikator pemberian penghargaan terhadap diskotek tersebut.
ADVERTISEMENT
“Jadi kita ingin tahu prosesnya sebenarnya, dari awal proses seperti apa kemudian ketika penghargaan seperti apa dan pasca-penghargaan,” kata Abdul.
“Kita perlu tahu misalnya oh penghargaan ini berdampak pada ekonomi besar kepada yang diberikan penghargaan. Tentunya ini rawan kan tentang adanya fraud begitu ya,” ujar Abdul.
Suasana di Diskotek Colosseum Jakarta. Foto: Instagram/@colosseumjkt
Abdul mengatakan penarikan pemberian penghargaan ini merugikan banyak pihak, termasuk di antaranya Gubernur DKI Jakarta dan Komisi B selaku pengawas. Untuk itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam pemberian penghargaan.
“Seperti sekarang gubernur misalnya itu kan di bully di medsos di media dan sebagainya karena beliau penanggung jawab dan itu wajar saja. Bukan hanya gubernur loh, tapi Komisi B juga dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal kita tidak dilibatkan dalam penghargaan seperti itu. Tapi masyarakat kan nggak mau tahu, padahal kita sama sekali nggak diajak diskusi,” kata Abdul.
ADVERTISEMENT
“Ini ingin tahu dan juga menjelaskan sekaligus mengingatkan kepada SKPD siapa pun orangnya agar jangan bermain-main dengan hal seperti ini karena dampaknya akan menimpa banyak orang,” ujar Abdul