DPRD DKI Resmi Sahkan Perda Corona Jakarta

Rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Dok. Istimewa

Perda penanggulangan corona di DKI Jakarta resmi disahkan hari ini, Senin (19/10) oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Pengesahan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk mewakili Pemprov DKI. Sementara rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi peraturan yang dapat disetujui?," ujar Prasetio di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/10).

"Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Raperda dimaksud akan diserahkan pada Gubernur Provinsi DKI untuk ditindaklanjuti," lanjutnya.

Rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Dok. Istimewa

Dengan disahkannya Perda ini, maka DKI resmi memiliki acuan untuk penanganan corona dengan aturan hukum yang lebih kuat dari Pergub.

Dalam Perda corona DKI, juga mengatur soal sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi para pelanggar. Misalnya, dalam Raperda, dirumuskan sanksi bagi warga yang menolak di rapid test atau tes PCR dengan denda Rp 5 juta.

Perda ini awalnya direncanakan disahkan pada 13 Oktober lalu. Namun akhirnya mundur dan disahkan hari ini.