DPRD DKI Tak Masalah PSI Tolak Pin Emas: Kita Simpan Untuk PAW

Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Nadia Riso/kumparan

PSI menolak rencana pemberian pin emas seberat 7 gram dan 5 gram yang terbuat dari emas 22 karat sebagai tanda pengenal anggota DPRD baru periode 2019-2024. Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M Yuliadi tak mempermasalahkan apabila PSI enggan menerima pin itu.

Yuliadi mengatakan pin emas dapat disimpan dan digunakan untuk anggota DPRD yang PAW (Pergantian Antar Waktu).

"Enggak mau menggunakan ini ya enggak masalah. Nanti kita simpan sewaktu ada PAW anggota dewan kita enggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW kan kita simpan," kata Yuliadi kepada wartawan, Rabu (21/8).

Apabila PSI ingin membuat tanda pengenal sendiri, Yuliadi ingin agar partai yang diketuai Grace Natalie itu dapat berkoordinasi dengan pihaknya. Sebab, pin untuk anggota dewan tak banyak dijual secara massal.

Suasana rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

"Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah. Karena pin itu dimana-mana sudah enggak ada yang bikin. Enggak kaya pin korpri di pinggir jalan juga banyak di toko-toko. Souvenir Korpri kan banyak, kalau pun dewan kan enggak banyak," tutur dia.

Selain pin, ia menjelaskan anggota dewan yang baru juga akan diberikan setelan jas sesuai dengan Permendagri tentang fasilitas dan atribut anggota dewan. Pin emas akan diberikan saat pelatikan secara simbolis.

"Paling ada jas tahun depan, baju jas. Di Permendagri kan ditetapkan nih. Kan ada baju. Baju seragam untuk kerja, jas," tutur Yuliadi.

"Setelah pelantikan kita kasih (pin emasnya). Simbolis hanya empat orang dulu disematkan oleh kepala pengadilan tinggi," tutup dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 1,3 miliar untuk pin emas sebagai tanda pengenal anggota dewan. Sebanyak 106 anggota dewan akan diberikan tanda pengenal itu.

"Ya pin ada 2 biji. (Pin seberat) 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat. Untuk tanda pengenal sebagai anggota dewan," kata Yuliadi kepada wartawan, Senin (19/8).