DPRD DKI Tunggu Revisi Dana Rp 556 Juta/RW: Jika Tidak Ada, Kami Coret

Permukiman kumuh padat penduduk di Jakarta Utara. Foto: Shutterstock

Komisi D DPRD DKI masih menunggu revisi tertulis terkait anggaran Rp 556 juta per RW untuk menata kampung kumuh menggunakan konsep community action plan (CAP). Ketua Komisi D Ida Mahmudah menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima revisi anggaran dari Dinas Perumahan DKI.

"Sampai hari ini saya belum dapat tertulisnya dari Dinas Perumahan karena untuk satu itu kita memang minta untuk ada revisi, terkait dengan anggaran Rp 500 juta per RW. Saya minta untuk revisi, berapa sih idealnya untuk menata RW," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Ia meminta agar Dinas Perumahan segera memberikan revisi anggaran penataan pemukiman kumuh pekan ini. Namun, jika tak kunjung diberikan, tak menutup kemungkinan anggaran itu akan dicoret.

Anies akan tata ulang kampung akuarium. Foto: Antara/Muhammad Adimaja

"Sebelum KUA-PPAS ini mereka harus ada revisi, itu kalau enggak kita coret, karena kan kita ngejar harus ada KUA-PPAS. Kalau sampai hari ini mereka belum kasih ke kita, ya kita coret anggarannya. Harus minggu ini selesai," ucap dia.

Ida mengatakan pihaknya bukan tak mendukung rencana Pemprov DKI untuk membenahi kampung kumuh. Namun, ia meminta agar anggaran yang diajukan lebih rasional.

"Kami Komisi D tidak antipati dengan penataan kampung kumuh, kita dukung 1000 persen. Tapi apakah rasional kalau anggarannya sebanyak itu jadi saya masih menunggu anggaran yang mereka usulkan. Katanya mereka sudah merevisi tapi belum sampai ke saya," ujarnya.

Baginya anggaran sebesar Rp 556 juta untuk satu RW terlalu banyak. Ia mengatakan sebaiknya anggaran diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Saya melihat (anggaran) di 2020 bahwa harga tersebut tidak layak untuk satu RW dengan nominal yang ada. Kita tujuannya apa sih? Mau buat kampung itu indah atau mau mengangkat kehidupan kampung tersebut? Harapannya, dari dinas ada perubahan mereka," tutup dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menata kampung kumuh dengan melibatkan 200 RW dengan anggaran Rp 556 setiap RW. Anggaran yang diberikan guna membayar sejumlah tenaga ahli untuk merancang penataan.