Dr Corona: Bangga Itu Bukan Gelar Pilkada, tapi Tekan Kematian Corona 0%

dr Corona Rintawan. Foto: Facebook/@Corona Rintawan

Pemerintah DPR dan KPU sepakat menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Beberapa pihak menganggap keputusan itu kurang tepat karena grafik corona terus menanja. Salah satu yang menyesalkan adalah dokter bernama dr Corona Rintawan SpEM.

Alih-alih menggelar Pilkada, menurut dokter Muhammadiyah itu, di masa-masa sekarang, seharusnya fokus lebih dialihkan ke bagaimana menekan angka kematian akibat corona sampai 0 persen.

"Kalau bicara soal bangga sebagai bangsa Indonesia, bangganya itu bukan karena bisa gelar pilkada, tapi karena bisa tekan angka kematian bisa nol persen. Ini baru bangga. Kalau saya sih ya," kata dia dalam diskusi virtual Polemik dan Solusi Pilkada 2020, Selasa (9/6).

Rintawan mengaku saat ini tak bisa memprediksi kapan pandemi corona akan berakhir. Oleh sebab itu, dia tak setuju Pilkada 2020 diselenggarakan.

"Ini tidak pasti kapan berakhir, ya kalau tidak pasti ya jangan ada pilkada. Pastikan dulu ini aman gitu, kalau menurut saya sih gitu," tuturnya.

Rintawan juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 tidak begitu penting. Menurutnya masyarakat masih belum bisa menerapkan disiplin dengan ketat, ia khawatir kampanye di muka umum membuat corona semakin meluas.

Sejumlah penyandang disabilitas kejiwaan mengamati surat suara yang ditunjukkan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 128 di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, Jakarta Barat, Rabu (17/4). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

"Mohon maaf ya, saya kan masyarakat awam, saya lihat pemilu pilkada ini dalam hal ini mohon maaf, tidak begitu penting. Bahkan dalam PSBB saja banyak kepala daerah saja banyak mengumpulkan orang banyak tapi tidak bisa jaga protokolnya," kata Rintawan.

"Kuncinya cuma physical distancing, jaga jarak, pakai masker yang benar, cuci tangan," lanjut dia.

KPU bersama Komisi II DPR dan pemerintah telah sepakat menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman.

Sebelum menetapkan Pilkada Serentak jatuh pada 9 Desember, ada tiga opsi yang disiapkan untuk melaksanakan pemilihan antara lain Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.