Dubes AS Bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Bahas Situasi di Papua

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr (kiri) berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan , Selasa (15/10), berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kedua pihak membahas sejumlah isu, salah satunya situasi di Papua.

Kedatangan Donovan disambut hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Keduanya terlihat kompak lantaran sama-sama mengenakan kemeja batik. Pertemuan berlangsung tertutup sejak pukul 14.15 WIB hingga 15.30 WIB.

“Tadi kami sampaikan beberapa pandangan Muhammadiyah mengenai masalah Papua, masalah ini tidak sederhana dan sangat kompleks,” tutur Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti usai pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

“Perlu dilakukan penyelesaian yang komprehensif, tidak hanya pendekatan bersifat politik tetapi juga bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan,” sambungnya lagi.

Pertemuan Duta Besar Amerika Serikat, Joseph Donovan dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Abdul mengemukakan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kontribusi Muhammadiyah untuk perdamaian di Papua.

“Pak Haedar mencontohkan bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua dan majelis pemberdayaan. Muhammadiyah di sana melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintegrasikan masyarakat Papua yang beragam suku dan agama dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ujar Abdul.

Ia menegaskan, kontribusi yang dilakukan Muhammadiyah sifatnya lebih ke arah pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebab, penyelesaian secara politik untuk kasus Papua merupakan wewenang pemerintah.

Meski begitu, Muhammadiyah memiliki masukan serta pandangan sendiri terkait penyelesaian secara politik untuk kasus di Papua. Pandangan ini, kata Abdul, juga turut disampaikan kepada perwakilan AS di Indonesia itu.

“Kemudian terkait kemungkinan penyelesaian politik, kami menyampaikan bahwa UU otonomi khusus Papua itu perlu dievaluasi lagi dan perlu mencerminkan gimana suku-suku di Papua itu terinklusi,” ujar Abdul.

“Artinya, kebijakan pemerintah dan sistem politik di Papua harus menjamin integrasi antarsuku di Papua, jangan kemudian justru memperkuat sentimen kesukuan dan menimbulkan kristalisasi antarsuku yang ada. Saya kira ini adalah persoalan yang sangat serius dan kami sampaikan sebagai salah satu solusi untuk melihat masalah Papua dari sisi politik,” tutup Abdul.