Dubes AS Respons Keluhan Warga soal Penutupan Trotoar Depan Kedubes

6 Juni 2023 19:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat ditutup, tidak boleh dilalui pejalan kaki, Selasa (6/6).  Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat ditutup, tidak boleh dilalui pejalan kaki, Selasa (6/6). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Duta Besar Amerika Serikat, Sung Y. Kim, merespons keluhan warga yang dilarang melintasi trotoar depan Kantor Kedubes AS, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
“Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS,” dikutip dari unggahan Sung Y. Kim dalam akun Twitternya, @USAmbIndonesia, Selasa (6/6).
Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi apakah masyarakat akan diperbolehkan untuk melintasi trotoar. Sebab, trotoar masih dibatasi beton dan dijaga oleh satpam.
Jika merujuk dari pernyataan resmi Sung Y. Kim, opsi pembukaan trotoar ini baru akan dilakukan dalam waktu dekat.
Trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat ditutup, tidak boleh dilalui pejalan kaki, Selasa (6/6). Foto: Haya Syahira/kumparan
Sebelumnya, Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta juga menerima beberapa laporan warga yang mengeluh tidak bisa berjalan di trotoar tersebut, padahal kawasan tersebut masuk dalam fasilitas umum milik pemerintah.
ADVERTISEMENT
Karena aturan ini, pejalan kaki pun terpaksa berjalan di jalan raya dan baru bisa kembali berjalan di trotoar di depan Istana Wakil Presiden yang berlokasi tepat di sebelah Kedubes AS.
“Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes, maka Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, saat dikonfirmasi terpisah, Selasa (6/6).