Dubes Tantowi Yahya Bantah LDKPI Berkaitan dengan Isu Papua

Tantowi Yahya Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla baru-baru ini meresmikan pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia (LDKPI) atau Indonesia AID. Peresmian dilakukan sebelum purnatugas pada 18 Oktober lalu.

LDKPI ini terbentuk atas kerja sama empat institusi, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas. Lembaga ini menyalurkan bantuan luar negeri senilai 212 juta Dolar Amerika Serikat (atau setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme satu pintu.

Pada Rabu (23/10) lalu, Radio New Zealand (RNZ) mempublikasikan artikel hasil wawancara dengan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya. Dalam kesempatan itu, Tantowi membantah anggapan LDKPI dikaitkan dengan isu Papua.

Tantowi bahkan secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang sengaja membelokkan ke isu Papua. Padahal, dana-dana LDKPI ini bertujuan untuk bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melambaikan tangan ketika meninggalkan Istana Wakil Presiden pada hari terakhirnya bertugas di Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” ujar Tantowi dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Ia menegaskan tak ada yang salah jika Indonesia ingin membantu, meski negaranya sendiri sebagai penerima bantuan dan utang dari negara lain. Menurutnya, punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang membutuhkan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia lebih aktif dalam 'diplomasi tangan di atas'.

Sementara itu, Tantowi yakin LDKPI bisa meningkatkan solidaritas antarnegara.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya berbicara kepada awak media di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

“Bantuan luar negeri RI dapat membangun solidaritas yang erat kepada negara berkembang lain, terutama yang terkena bencana alam. Saat ini, dana yang tersedia berjumlah Rp 2,5 triliun dalam bentuk endowment fund. Nantinya akan bertambah sampai Rp 10 triliun di akhir 2021," jelasnya.

"Dalam kerangka Indonesian AID ini, ke depannya untuk negara-negara di kawasan Pasifik, bantuan akan diberikan dibawah skema Regional Strategic Partnership," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Indonesia AID ini bisa menjadi kebanggan bagi rakyat Indonesia. Dan bisa sejajar dengan lembaga internasional lainnya, seperti USAID, NZAID, hingga Australian AID.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada sejumlah negara. Begitu juga 1.000 program kerja sama dalam kerangka Kerja Sama Selatan-selatan (KSS) dalam 3 bidang utama, seperti pembangunan, good governance, dan ekonomi.

Setidaknya, 4 negara di Pasifik yang telah menerima bantuan antara lain Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, dan Kiribati.