Dukcapil Sebut Stok Blangko e-KTP 9,6 Juta, Komisi II Heran Tak Ada di Daerah

Ilustrasi e-KTP. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Kemendagri memastikan ketersediaan blangko untuk e-KTP masih mencukupi untuk menghadapi permintaan perekaman jelang hari pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020.

Persoalan ini masih menjadi sorotan di Pilkada 2020 karena masih ada 884.904 pemilih yang belum merekam e-KTP. Padahal, e-KTP atau surat keterangan (suket) telah merekam data KTP-el wajib dibawa saat pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

"Jumlah blangko saat ini tersedia 9.639.000 di gudang, jumlah yang sangat cukup dan suket (surat keterangan) sudah makin habis. Suket sudah tidak kita cetak lagi karena blangko tercukupi," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (26/11).

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Namun, persoalan ketersediaan blangko masih akan menjadi evaluasi Kemendagri, khususnya di daerah-daerah yang mengaku masih kekurangan stok.

"Sekarang karena perekamannya sudah langsung bisa dicetak dengan KTP-el, Dukcapil sudah enggak berikan suket lagi. Ini akan kami akan cek lagi di daerah bila masih ada suket," ujar Zudan.

Namun, pernyataan Zudan dipertanyakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Doli mengungkapkan, masih banyak daerah yang mengeluhkan e-KTP tak kunjung jadi karena kehabisan blangko.

"Kok di lapangan ada masalah enggak selesai-selesai? Misalnya soal perekaman, cetak, padahal waktu itu persoalannya enggak ada mesin pencetakan. Blangko, kami kalau kunjungan ke daerah selalu yang sampai ke kami, termasuk saat setelah menambah anggaran masih blangko," papar Doli.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja dengan Kemendagri RI, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Mereka bilang masalahnya blangko, tapi barusan bapak bilang di gudang ada sekian juta. Kenapa disimpan di gudang, sementara di daerah enggak sampai? Sebetulnya masalahnya apa di Dukcapil?Laporannya bagus terus, tapi faktanya di lapangan enggak" lanjutnya.

Atas persoalan ini, Mendagri Tito Karnavian yang ikut hadir dalam rapat ini memastikan pihaknya akan mengejar permasalahan perekaman dan blangko e-KTP. Kemendagri juga menerjunkan 32 tim untuk 32 provinsi yang melaksanakan pilkada untuk monitoring persoalan yang masih terjadi.

"Prinsip kami dua minggu ini akan kami bekerja keras dan monitoring langsung 32 tim bergerak untuk selesaikan perekaman yang belum, terutama KTP-el. Jadi blangko cukup dan kami akan bergerak ke semua wilayah dan kami akan monitor," tutup Tito.

Sebelumnya, Kemendagri sudah menetapkan 100.359.152 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. DPT ini telah ditetapkan pada 26 Oktober 2020.

Dari jumlah tersebut, Tito menyebut masih ada 884.904 pemilih dalam DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP.