Dukungan untuk Helmy Yahya Lewat Kain Hitam di Kantor TVRI
PerbesarADVERTISEMENT
Pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI mendapat penolakan dari sejumlah karyawan TVRI. Jika melewati depan kantor TVRI di Senayan, Jakarta, Senin (20/1) pagi, bisa jadi Anda sempat melihat kain hitam bertuliskan #SAVETVRI menyelimuti pagar gedung.
ADVERTISEMENT
Berbagai ungkapan kekecewaan tertulis di kain hitam tersebut. Tak hanya di pagar, kain hitam bertuliskan '#SaveTVRI Jangan Kerdilkan Kami' juga menghiasi gedung bertingkat kantor TVRI.
Begitu juga dengan layar LED di lobi kantor yang menayangkan tulisan ungkapan kekecewaan, seperti 'Pikirkan Kesejahteraan Kami Melalui Tunkin', 'Kami Maju dengan TVRI Saat Ini', 'Jangan Kerdilkan TVRI, dan 'Save TVRI'. Tulisan-tulisan itu ditayangkan bergantian di layar tersebut.
Tidak diketahui pasti siapa yang memasang kain-kain hitam tersebut. Namun, pada pukul 08.30 WIB, beberapa satpam mulai mencopot kain tersebut, digulung, lalu dibawa ke pos keamanan.
“Kami tidak tahu sejak kapan terpasangnya, iya sekarang perintah pimpinan dicopot. Ini iya terkait protes itu (soal Helmy Yahya),” ungkap salah seorang petugas keamanan di lokasi.
Sementara itu, Ketua Komite Penyelamatan TVRI, Agil Samal, mengungkapkan kain-kain hitam berisikan protes itu adalah bentuk kekhawatiran karyawan akan masa depan TVRI setelah tak dipimpin Helmy Yahya.
ADVERTISEMENT
“Pertama itu simbol dari kekelaman masa depan TVRI ke depan. Baik secara konten, saat ini TVRI tengah maju, bagus, dan lain-lain. Terus tiba-tiba diganti. Ke depannya kita enggak tahu. Justru konten-konten yang membuat TVRI maju itu yang justru menjadi pertanyaan Dewas untuk memberhentikan Helmy Yahya,” ungkap Agil kepada kumparan.
Selain masa depan, karyawan TVRI juga turut mengkhawatirkan realisasi tunjangan kinerja (tukin) yang berpotensi terganggu atau tertunda setelah pencopotan Helmy Yahya.
Sebab, pencairan tukin mensyaratkan legalisasi dari direktur perusahaan, sementara Direktur TVRI baru saja dicopot oleh Dewas TVRI. Dan pengajuan revisi tukin tidak dapat dilakukan Plt Dirut TVRI.
“Hal ini sangat mengkhawatirkan ribuan karyawan LPP TVRI. Tunkin telah ditunggu oleh karyawan sejak tahun 2017 dan rencananya rapel tunkin akan dibayarkan pemerintah terhitung sejak bulan oktober 2018 hingga saat ini,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Agil mensinyalir pencopotan kain-kain hitam ini dilakukan atas perintah Dewan Pengawas TVRI --pihak yang mencopot Helmy Yahya.
ADVERTISEMENT
“Saya yakin perintah pimpinanlah, perintah Dewaslah yang paling atas. Mereka gerahlah dengan yang kami lakukan itu. Kami tuh berteriak loh di kain hitam itu, minta pertolongan Presiden, DPRI. Ya langsung (dicopot)-lah. Pasti Dewas memerintah,” tegas Agil.
Dewan Pengawas TVRI Pecah
Pencopotan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI rupanya tidak disetujui oleh satu dari lima anggota Dewas TVRI. Ialah Supra Wimbarti, yang memberikan dissenting opinion karena menganggap alasan pemecatan Helmy belum jelas.
"Saya pikir harus diklarifikasi, catatan-catatan pembelaan Pak Helmy itu belum tertulis. Beliau mempunyai batas pembelaan kan sampai 4 Januari. Tapi 18 Desember sudah diberikan karena beliau harus ke Amerika. Pada saat diberikan tanggal 18 sampai 31 Desember itu banyak perubahan seperti pembayaran SKK dan sebagainya," kata Supra, Minggu (19/1).
Supra sempat mengusulkan anggota Dewas lainnya untuk memberikan pembelaan dengan memanggil Helmy Yahya. Namun, usulannya tidak disetujui.
ADVERTISEMENT
Helmy juga sudah memberikan jawaban dan pembelaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan Dewas. Salah satunya terkait pembayaran honor karyawan Satuan Kerabat Kerja (SKK) yang belum dibayar senilai Rp 7,6 miliar.
"Pertanyaan tentang SKK kenapa kok Dewas bertanya berkali-kali tetap pada surat SPRP (Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian) itu belum lengkap. Pada surat pembelaan itu kan perlu diklarifikasi, bener enggak sudah dibayar betul apa belum. Di dalam lampiran itu saya cari enggak ada. Dan saya harus cari, Dewas harus mencari," ungkap Supra.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Dewas TVRI memberhentikan Helmy Yahya sebagai Direktur. Ada lima pertimbangan lain dari Dewas TVRI yang melatarbelakangi keputusan memberhentikan Helmy Yahya. Salah satunya terkait pembelian hak siar Liga Inggris.
ADVERTISEMENT
Sementara dari lima anggota Dewas TVRI, hanya Supra Wimbarti yang tak setuju Helmy Yahya dicopot sebagai Dirut TVRI.
Keempat Dewas yang lain setuju memberhentikan Helmy Yahya. Keempatnya antara lain, Maryuni Kabul Budiono (anggota), Made Aty Dwi Mahenny (anggota), Pamungkas Trishadiatmoko (anggota), Arief Hidayat Thamrin (ketua).
Namun, keputusan ini menuai protes dari sejumlah karyawan TVRI, hingga akhirnya menyatakan mosi tidak percaya terjadap Dewas TVRI. Setidaknya, diklaim ada 4.000 karyawan TVRI yang melayangkan mosi tidak percaya.
"Dewan Pengawas LPP TVRI berniat mengerdilkan kembali TVRI. Oleh karena itu, kami karyawan dan karyawati TVRI menyampaikan pernyataan ini, bahwa kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengawas LPP TVRI," kata Agil Samal, Jumat (17/1).
ADVERTISEMENT
Dia merasa Dewas selalu memandang sebelah mata kinerja dari Direksi TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya. Padahal, menurutnya, kinerja dari Helmy Yahya dan jajaran sudah baik.
"Kami mohon agar pihak-pihak yang dapat memberikan pertolongan kepada TVRI untuk mencapai waktu ke depan, Bapak Presiden RI, Menkominfo, Komisi I DPR, untuk memberikan pertolongan terhadap TVRI pada saat ini," kata Agil.
Beberapa karyawan juga sempat menyegel ruangan Dewas TVRI pada Kamis (16/1) malam hingga Jumat (17/1) pagi.
"Itu spontanitas kami, ketika kami sadar betul bahwa ini upaya pengerdilan sehingga kami memberikan, terkejut kepada Dewas, bahwa ini pantas untuk kami lakukan. Sehingga dunia bisa melihat saat ini TVRI tengah dikerdilkan oleh Dewas," tutup dia.
ADVERTISEMENT