kumparan
12 Desember 2019 6:07

Eks Napi Koruptor Kini Tak Bisa Semaunya Maju Pilkada

PTR, Pembacaan putusan sidang MK
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) membacakan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wahai eks napi koruptor, mohon bersabar jika kalian ingin kembali meniti karier.
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perludem yang meminta eks koruptor dijeda selama beberapa tahun jika ingin maju Pilkada.
Dalam putusannya, MK memberi jeda lima tahun. Bahkan, tak hanya eks napi koruptor, seluruh eks narapidana jyga tak boleh ikut Pilkada lima tahun setelah menjalani masa pidana.
"Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).
"Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," lanjut Anwar.
ADVERTISEMENT
Dengan putusan tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berubah. Pasal itu awalnya berbunyi:
Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Setelah putusan MK, pasal tersebut diubah menjadi:
Pasal 7 ayat (2) huruf g:
(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Pembacaan putusan sidang MK
Suasana sidang pembacaan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Putusan ini bersifat fundamental. Artinya, MK menganggap perlu ada syarat ketat bagi calon kepala daerah dalam menjaga komitmen mereka. Kepala daerah --paling minimal untuk standar MK-- harus memiliki karakter, berkompeten, jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab,
ADVERTISEMENT
"Fakta empirik menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat, ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in case tindak pidana korupsi). Sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas," jelas Hakim Suhartoyo.
Tak hanya itu, MK menganggap jeda berpolitik ini bisa memberikan detterent effect (efek jera) agar tak lagi merugikan negara. Bahkan masyarakat juga bisa menilai apakah calon tersebut memang layak kembali dipilih atau tidak.
"Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas," jelas Suhartoyo.
FOTO KHUSUS LIPSUS, Ilustrasi tahanan KPK, KORUPTOR
Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Kendati demikian, jeda 5 tahun itu lebih rendah dari permintaan ICW dan Perludem yang ingin eks napi korupsi puasa 10 tahun. Sebab, mereka menilai eks koruptor yang dicalonkan lagi di Pilkada kembali mengulangi perbuatannya --korupsi dan lagi-lagi terjaring OTT.
ADVERTISEMENT
"Seperti pada kasus Muhammad Tamzil, Bupati Kudus yang terpilih di Pilkada 2018 dan terkena OTT KPK pada 2019," ucap Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
Ini tentu berdampak pada Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Dengan adanya putusan MK tersebut, KPU harus merevisi aturan mereka.
Sebelum merevisi, KPU terlebih dahulu mempelajari putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu. KPU menargetkan sejumlah pasal yang akan disisir ulang akan diputus paling lambat Januari 2020.
"Pertama, kami akan mempelajari putusan MK tersebut. Kemudian tentu akan melakukan revisi, ya, tapi tentu revisi yang terkait dengan putusan MK. Kemudian menyisir beberapa pasal yang berkaitan dengan putusan MK," ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting.
ADVERTISEMENT
KPK, sebagai lembaga yang menjerat para koruptor, tentu menyambut baik keputusan ini. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai vonis itu bisa jadi 'angin segar' dalam pemberantasan korupsi.
Wakil ketua KPK Saut Situmorang, OTT Bupati Cirebon
Wakil ketua KPK Saut Situmorang saat konfrensi pers terkait pengembangan kasus OTT Bupati Cirebon. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
"Jadi apa yang diputuskan oleh MK paling tidak ada dahaga yang kita yang terhapus di tengah UU KPK dan UU Tipikor kita yang belum ideal itu," kata Saut.
"Saya tetap percaya peradaban hukum negeri bergerak sebenarnya walau lambat sekali jalannya, itu semua tergantung kita masing-masing sesuai kompetensinya apa yang bisa kita berikan," kata dia.
Senada, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menganggap keputusan itu bagus untuk persaingan di antara kader parpol yang ingin maju pilkada. Syarif optimistis putusan MK ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola parpol.
ADVERTISEMENT
"Karena terus terang banyak mendapatkan juga laporan dari kader partai politik yang bagus ini ngapain aja, sih, sudah ngapain aja. Kami yang bagus-bagus yang meniti karier dari bawah sampai ke atas ini kita enggak pernah di-support malah karena ada uangnya men-support mantan napi. Ngapain seperti itu," ucap Syarif.
Pada intinya, eks napi koruptor hanya perlu berpuasa selama lima tahun. Toh, mereka tetap bisa leluasa mencalonkan diri setelahnya.
Sebab, KPU batal melarang eks koruptor maju di Pilkada 2020. KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dalam PKPU itu, tak ada larangan eks koruptor maju di Pilkada 2020. Pada Pasal 4 huruf h, hanya disebutkan dua mantan napi yang dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.
ADVERTISEMENT
KPU hanya menambahkan satu pasal dalam PKPU. Yakni, dengan mengimbau parpol tidak mencalonkan eks koruptor dalam Pilkada.
Yakin, pilih eks napi koruptor?
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan