Erdogan Ejek DK PBB sebagai 'Dewan Keamanan Israel' Usai AS Veto Resolusi Gaza

Presiden Turki Erdogan berpidato pada Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York City, AS, 19 September 2023. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengejek Dewan Keamanan (DK) PBB usai Amerika Serikat memveto tuntutan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza baru-baru ini.

Erdogan menggambarkan Dewan Keamanan PBB kini sebagai Dewan Keamanan 'Israel', sembari menyindir lima negara pemegang hak veto — AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China, karena gagal mengadopsi resolusi tersebut.

"Sejak 7 Oktober, Dewan Keamanan [PBB] telah menjadi dewan keamanan dan pertahanan Israel," kata Erdogan pada Sabtu (9/12), seperti dikutip dari Al-Arabiya News.

Komentar Erdogan muncul, sehari setelah Washington pada Jumat (8/12) memveto resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dalam pertempuran Israel dan Hamas yang sudah memasuki pekan ke-8.

Dengan begitu, AS memupuskan pengadaan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung lebih dari 100 negara — termasuk Indonesia tersebut. "Apakah ini keadilan? Dunia ini lebih besar dari lima negara," tambah Erdogan, merujuk pada lima negara pemilik hak veto di DK PBB.

Menggunakan nada keras, Erdogan menyindir tindakan AS yang telah berkontribusi melanggar hukum humaniter internasional. Menurut pandangan AS — sekutu dekat Israel, gencatan senjata di Jalur Gaza hanya akan menguntungkan Hamas.

Menlu Retno Marsudi menghadiri sidang DK PBB soal Gaza di New York, Rabu (29/11/2023). Foto: Twitter/Menlu_RI

Sebaliknya, AS lebih mendukung diadakannya jeda kemanusiaan untuk melindungi warga sipil dan pertukaran tahanan. Namun, setelah jeda selesai, perang dilanjut lagi.

"Amerika Serikat mendukung Israel dengan uang dan peralatan militernya. Hei, Amerika! Berapa banyak yang akan Anda bayar untuk itu? Setiap hari Deklarasi Hak Asasi Manusia dilanggar di Gaza," jelas Erdogan.

Resolusi di DK PBB untuk mengadakan gencatan senjata di Jalur Gaza muncul, setelah Sekjen PBB Antonio Guterres mengirimkan surat ke DK PBB menyinggung soal Pasal 99 tentang ancaman global terkait perang di Gaza.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ikut menyesalkan kegagalan DK PBB dalam mengadopsi resolusi gencatan senjata. Sebab, selain diveto AS, Inggris juga memilih abstain dalam voting resolusi itu pada Jumat (8/12).

"Saya sangat menyesalkan atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut," tulis Retno di platform X.

Kini, nasib 2,4 juta rakyat Gaza — yang mana lebih dari setengahnya terpaksa menjadi pengungsi, kembali suram. Sejak resolusi itu diveto AS, Israel langsung meluncurkan serangan brutal yang terkonsentrasi ke Gaza bagian selatan.

"Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan tanpa daya kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza," tambahnya.