Erick Thohir Bawa 27 BUMN ke KPK, Teken Kerja Sama Terkait Pengaduan Korupsi

Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

KPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan 27 BUMN terkait penanganan pengaduan korupsi melalui whistleblowing system (WBS) terintegrasi. Penandatanganan kerja sama digelar di Gedung Merah Putih KPK.

Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi dari 27 BUMN.

"27 BUMN yang berkesempatan menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan," kata Ipi, Selasa (2/3).

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Berikut rincian proses penandatanganan:

Batch 1:

1. Bank Mandiri

2. Bank Rakyat Indonesia

3. Bank Negara Indonesia

4. Bank Tabungan Negara

5. PT Taspen

Batch 2:

1. Pertamina

2. PLN

3. Jasa Marga

4. PT Telkom Indonesia

5. PT INTI

Batch 3:

1. PT Adhi Karya

2. PT Waskita Karya

3. PT Wijaya Karya

4. PT Hutama Karya

5. PT Pembangunan Perumahan

Batch 4:

1. Garuda Indonesia

2. PT Pelabuhan Indonesia I

3. PT Pelabuhan Indonesia II

4. PT Angkasa Pura I

5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia

6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:

1. PT Indonesia Asahan Aluminium

2. PT Kereta Api Indonesia

3. PT Krakatau Steel

4. PT Pupuk Indonesia

5. PT Semen Indonesia

6. Perhutani

Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ipi Maryati menyampaikan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

"Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini, diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan," kata Ipi.

Sementara Erick dalam sambutannya bercerita pada akhir Desember 2020, baru 2 BUMN yang mau bekerja sama dengan KPK terkait WBS. Namun saat ini bertambah menjadi 27, seraya menunjukkan komitmen BUMN yang bersih dari korupsi.

"Saya juga diajari orang tua saya kalau janji harus ditepati, karena itu tadi ketika tanggal 15 Desember datang saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK kok hanya 2 BUMN yang tanda tangan, makanya saya dorong semua perusahaan BUMN yang ada di klaster harus bisa ikut program ini," kata Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir di Bio Farma, Kamis (7/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Meski sudah ada 27 BUMN, Erick menilai jumlah ini belum cukup. Ia akan mendorong BUMN-BUMN lain untuk bisa menandatangani kerja sama WBS dengan KPK.

"Hari ini alhamdulilah kita bekerja sama dengan 27. Cukup? tidak. Karena target kami, semua BUMN yang ada di klaster harus ikut tanda tangan ini seperti ketika sepakati pada saat itu bagaimana semua BUMN harus bisa ikutan program ISO yang merupakan bagian terpenting yang hari ini alhamdulillah sudah 83 persen BUMN tanda tangan," ujarnya.

Erick pun menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk menciptakan lingkungan yang bertransformasi, transparan, dan profesional.

"Insya Allah, seluruh jajaran dari kementerian ya, akan jaga integritas dan saya tak akan segan-segan juga kalau ada di Kementerian BUMN para direksi juga boleh lapor kalau ada yang tidak sesuai. InsyaAllah pimpinan dan ketua KPK, program lain yang mendukung transformasi dan transparansi di kementerian BUMN kita terus terbuka," pungkasnya.