F-PKS DPRD DKI Yakin Formula E Tak Timbulkan Kerugian: Uangnya Tidak Hilang
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
Aziz sekaligus menjawab keraguan banyak pihak yang menilai Pemprov DKI akan mengalami kerugian karena telah membayar commitment fee hingga bank garansi yang totalnya hingga triliunan rupiah.
"Tidak ada kerugian, ini kan banyak orang mempermasalahkan karena commitment fee tidak dikembalikan sehingga dianggap hilang, tapi kan kenyataannya tidak hilang," kata Aziz dikutip dari Antara, Sabtu (16/10).
Terkait commitment fee yang telah dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 560 miliar, Aziz memastikan dana tersebut tidak akan hilang. Tetapi akan digunakan oleh pihak Formula E Operations Limited (FEO) untuk melaksanakan balapan mobil, mendatangkan staf, biaya akomodasi, hingga membuat event-event yang terkait Formula E.
"Jadi itu merupakan ongkos dan akomodasi untuk operasional FEO saat menggelar Formula E di Jakarta. Sehingga (bisa dibilang) uang itu akan kembali pada masyarakat Jakarta dalam bentuk sewa hotel dan sebagainya," tutur dia.
Ia juga menyebut uang komitmen Rp 560 miliar juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan Formula E hingga tahun 2024, sehingga tidak akan membebani APBD lagi. Apalagi, dana tersebut sudah dibayarkan lewat APBD tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Sehingga, pembayaran yang tersisa hanyalah biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar.
Namun, Aziz mengungkapkan biaya pelaksanaan per tahun itu tidak akan dibayarkan menggunakan APBD, melainkan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh PT Jakpro selaku penyelenggara.
Untuk beberapa waktu ke depan, ia menyampaikan DPRD DKI akan mendalami detail keuntungan ekonomi yang didapat dari gelaran Formula E ini, yang diprediksi dapat menggerakkan perekonomian hingga Rp 1,2 triliun.
Akan tetapi, Aziz belum bisa memastikan kapan waktu pasti rapat tersebut digelar. Karena DPRD DKI sendiri tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang diharuskan selesai November 2021.
"Nah jika pembahasan APBD 2022 selesai baru bisa dibahas lagi. Kemungkinan November 2021, jika selesai APBD 2022 langsung dijalankan," tutur anggota Fraksi PKS itu.
ADVERTISEMENT
=================
Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp 3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews