Fadli Zon: Jangan Pakai Trik Seret ASN Jadi Jurkam Program Pemerintah

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menghadiri Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Senin (4/2). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengampanyekan program pemerintah, namun tidak mengampanyekan capres-cawapres. Pernyataaan tersebut dikritik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli menolak pernyataan itu. Menurutnya, saat ini tidak tepat ASN mengampanyekan program pemerintah, karena syarat dengan kepentingan Pemilu 2019.

"Ya sudahlah ini kan lagi masa kampanye. Jangan pakai trik-trik seperti itu. Sebaiknya ASN netral, jadi enggak usah mengkampanyekan program. Ini sudah di ujung masa jabatan presiden. Mengampanyekan program itu di awal, sekarang itu merealisasikan program. Jadi menurut saya itu bermasalah saudara Tjahjo itu," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Menurut Fadli, pernyataan tersebut menunjukkan ada conflict of interest yang dibawa oleh Tjahjo sebagai kader PDIP. Padahal dalam posisinya sebagai menteri dan kader partai, Tjahjo bisa menempatkan dirinya dalam posisi netral.

"Itu ada conflict of interest. Selain jadi Mendagri kan dia juga kader parpol. Ya tetaplah harus menjaga netralitas," jelasnya.

Fadli meminta Tjahjo untuk menahan diri agar tak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik paslon yang ia dukung.

"Ya menurut saya ini sudah di ujung ya seperti ini. Cuma ini untuk legacy, track record supaya ke depannya jangan terjadi lagi hal semacam ini. Sebaiknya saudara Tjahjo menahan dirilah supaya enggak tergiur menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mendukung paslon yang dia dukung," ujarnya.

"Karena masyarakat sudah semakin cerdas, itu akan menjadi justru nanti blunder, kembali ke dirinya sendiri, dan akan diprotes dan akan dilaporkan," pungkasnya.

Netralitas ASN di Pemilu 2019 dikhawatirkan karena banyak kepala daerah yang terang-terangan mendukung salah satu paslon capres-cawapres, bahkan ikut berkampanye dengan mereka. Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ASN memang harus netral, dalam konteks tidak boleh mengkampanyekan salah satu capres, namun diperbolehkan mengkampanyekan program pemerintah.

"Ada dua fungsi yang harus dibedakan untuk fungsi politik dia harus netral, untuk fungsi ASN boleh untuk kampanye kan boleh. Tapi kempanye program, bukan kampanye mendukung paslon nomor 1 atau 2 atau partai politik," ucap Tjahjo di Kemedagri, Jakarta Pusat.