Fadli Zon: Pelarangan FPI Membunuh Demokrasi, Alasannya Sumir

Fadli Zon beremu Rizieq Syihab. Foto: Twitter/@fadlizon

Pemerintah menyatakan FPI sebagai ormas terlarang. Karena itu, seluruh kegiatan FPI tak boleh digelar termasuk penggunaan berbagai macam atribut ormas pimpinan Habib Rizieq Syihab tersebut.

Menanggapi itu, Waketum Gerindra Fadli Zon berpandangan keputusan pemerintah membubarkan FPI, merupakan sebuah pembunuhan terhadap demokrasi. Padahal, kata dia, hak untuk berkumpul dan berserikat telah dijamin konstitusi.

"Kalau saya melihat ini sebuah pembunuhan terhadap demokrasi dan juga semakin ketidakadaan kepastian hukum karena hak untuk berserikat berkumpul itu dijamin institusi kita meskipun ada undang-undangnya," kata Fadli kepada kumparan, Rabu (30/12).

"Nah, di dalam UU kan diatur misalnya tentang kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, tidak ada masalah FPI di dalam hal itu, di dalam AD/ART-nya," sambungnya.

Menurut Fadli, seharusnya pelarangan ormas dilakukan dengan proses pengadilan. Sehingga, kata dia, masyarakat mengetahui alasan pembubaran ormas secara terbuka.

"Jadi apa dasarnya kemudian tiba-tiba dilarang tanpa melalui satu proses pengadilan. Kalau misalnya memang negara kita ini negara hukum dan negara demokrasi, harusnya melalui satu proses pengadilan dibuktikanlah di pengadilan," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers hentikan kegiatan FPI, Rabu (30/12). Foto: Youtube/Kompas TV

"Jadi seharusnya proses pelarangan terhadap sebuah organisasi itu melalui proses pengadilan terbuka sehingga orang tahu. Kalau ini didasarkan pada semacam ketidakjelasan, apakah berdasarkan dendam ketidaksukaan karena apa gitu lho," jelas Fadli.

Mantan Wakil Ketua DPR itu pun menuturkan seharusnya alasan pemerintah terkiat keikutsertaan anggota FPI dalam terorisme dan tindakan lain yang dianggap bertentangan hukum, perlu dibuktikan di meja pengadilan sebagai kasus organisasi.

Lebih lanjut, Fadli berpandangan selama menjadi ormas, FPI banyak melakukan aktivitas yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat seperti kegiatan dakwah, kegiatan sosial, hingga bantuan bencana alam.

"Dan selama ini yang namanya FPI juga bekerja sama dengan pemerintah ya banyak berhubungan bahkan orang-orangnya juga dengan orang-orang pemerintah. Pernah bertemu dengan Pak Tito sebagai kepala polisi yang sekarang Mendagri, juga dengan Pak BG sebagai kepala BIN bahkan dengan banyak tokoh lain," tutupnya.