Fahri Hamzah Sarankan Jokowi ke Korsel Belajar Pemberantasan Korupsi
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memiliki pandangan berbeda terkait wacana penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK oleh Jokowi. Bukan pro atau kontra, Fahri mengusulkan perppu itu memuat desain pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan.
ADVERTISEMENT
"Saya mengusulkan perppu itu nanti mendesain secara umum konsep pemberantasan korupsi supaya ini menjadi program presiden," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
"Supaya presiden yang dipilih dengan harga mahal ini oleh rakyat itu rakyatnya bisa nagih," sambungnya.
Politikus asal NTB itu juga menyarankan agar Presiden Jokowi mengunjungi Korea Selatan. Sebab, Korsel salah satu negara di dunia yang terbilang sukses memberantas korupsi.
"Makanya saya usulkan Presiden itu ikut Korea Selatan. Top itu sudah. Setelah ini kita akan maju. Investasi akan datang. Banjir dunia ini bawa duit ke sini kalau konsep pemberantasan korupsi diperbaiki," ujarnya.
Namun, jika Jokowi tetap berpedoman pada konsepsi pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK, menurutnya Indonesia tak akan bisa maju.
"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah enggak ada orang datang ke Republik, bos. Adanya orang mau datang nyolong sumber daya alam, itu yang terjadi sekarang, ya, kan. Karena SDA itu enggak ada di tempat lain, adanya di sini. Orang ngambil nikel, batu bara, mineral, itu enggak ada di tempat lain, makanya orang datang ini akhirnya enggak mau invest di (bidang) tempat lain. Invest-nya sumber daya alam," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, KPK pada juli 2018 lalu, sudah mengirimkan beberapa karyawan KPK untuk menimba ilmu soal pemberantasan korupsi di Korsel.
Korea Selatan menjadi salah satu negara cukup berhasil dalam melakukan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mereka sejak 1999. Pada tahun 2018, skor IPK Korea Selatan beranjak dari 35 menjadi 65. Sementara skor IPK Indonesia hanya berubah dari 17 menjadi 37.
