Fahri: Pemilu 2019 Sejarah Buruk karena Banyak Korban, 2024 Harus Zero Accident

7 Desember 2021 11:37
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, meminta agar pemerintah, DPR RI, dan lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP memastikan gelaran Pemilu 2024 tak menimbulkan korban jiwa atau zero accident. Ia mewanti-wanti jangan sampai pengalaman pada Pemilu 2019 terulang.
ADVERTISEMENT
Ia mengingatkan pada Pemilu 2019 lalu, sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit akibat beban kerja yang cukup besar.
"Pemilu 2019 adalah sejarah buruk bagi pesta demokrasi lima tahunan di tanah air. Untuk itu, saya minta semua pihak yang terkait dengan gelaran pemilu mencari solusi bagaimana pemilu mendatang zero accident," kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (7/12).
Menurut Fahri, perlu ada mitigasi terhadap para korban pelaksana Pemilu Serentak 2019 lalu. Ia pun meminta ada evaluasi untuk menentukan apakah Pemilu 2024 dapat dilaksanakan serentak atau tidak.
Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
"Perlu adanya koreksi. Jangan sampai ada kesan kecenderungan elite yang menyederhanakan pemilu. Tetapi di saat yang bersamaan, salah juga kalau mitigasi terhadap para korban kemarin itu, para petugas pemilu tidak ditelusuri," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Jika mitigasi tak bisa dimasukkan dalam aturan pada Undang-Undang (UU) Pemilu karena ada kesepakatan tidak direvisi, Fahri meminta hal ini dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Keselamatan jiwa para petugas KPPS harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Jangan sampai peristiwa Pemilu 2019 terulang kembali. Bila perlu dipikirkan juga jaminan asuransi bagi para petugas KPPS," tegasnya.
Di sisi lain, Fahri juga meminta agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus menjadi nol persen. Menurutnya, persyaratan itu menyebabkan capres potensial terkendala, mengingat ambang batas capres yang diajukan partai atau gabungan partai harus mencapai 20%.
"Bila presidential threshold dihapus, semua putra daerah bisa memiliki peluang yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan kita juga bisa mencari dan menggali sumber potensi kepemimpinan, terutama dari daerah," sebut dia.
ADVERTISEMENT
"Dengan begitu, kesempatan tampil bukan hanya untuk orang yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa saja, tetapi seluruh wilayah seperti Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Tidore, dan lain-lain," tandas Fahri.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020