kumparan
News18 Januari 2020 7:01

Fakta-fakta Munculnya Sunda Empire di Bandung

Konten Redaksi kumparan
Sunda Empire
Sunda Empire. Foto: Youtube/Sunda Empire
Belum sepekan Keraton Agung Sejagat masih hangat dibicarakan, kini muncul lagi 'kerajaan' lainnya. Warga Bandung digegerkan dengan munculkan kerajaan baru, Sunda Empire.
ADVERTISEMENT
Menurut Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, pihaknya belum menelusuri keberadaan Sunda Empire ini. Menurut Ferdi, ia belum tahu apakah Sunda Empire berbenturan dengan aturan atau tidak.
"Jangan membuat kegaduhan atau hal-hal yang berbenturan dengan aturan," kata Ferdi, Jumat (17/1).
Berikut fakta-fakta terkait Sunda Empire di Bandung:
Punya Akun Youtube
Keberadaan Sunda Empire ini bisa dilihat di media sosial Youtube. Mereka kerap mengunggah aktivitasnya dengan akun "Sunda Empire".
Salah satunya adalah video yang memperlihatkan anggota Sunda Empire yang diduga di halaman kampus UPI Bandung. Para anggota Sunda Empire itu tampak mengenakan seragam dan topi baret.
"Asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri pada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari," kata salah satu orator dalam acara tersebut.
ADVERTISEMENT
Video
Dalam video tersebut, mereka percaya masa pemerintahan dunia saat ini akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Sunda Empire disebut lahir untuk menyambut Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.
"Kejayaan itu dikendalikan di Bandung sebagai Mercusuar," demikian penjelasan soal Sunda Empire di akun Facebook Renny Khairani Miller yang juga viral di WhatsApp group.
Pernah Pakai Gedung Kampus
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Kelembagaan UPI, Yana Setiawan, membenarkan Sunda Empire pernah mengadakan kegiatan di kampusnya pada 2017. Namun, ia memastikan, tidak ada civitas akademia yang terlibat dalam kelompok tersebut.
Menurut Yana, panitia penyelenggara kegiatan juga meminta izin untuk menggunakan Balai Pertemuan UPI untuk kegiatan reuni dan halalbihalal. Namun, saat itu, mereka mengatasnamakan 'Panitia Pembangunan Kota Bandung' dan bukan 'Sunda Empire'.
ADVERTISEMENT
Saat itu, kelompok tersebut tidak menyebutkan jumlah kursi peserta yang datang, namun mereka menyewa 500 kursi. Selain pada tahun 2017 silam, kegiatan Sunda Empire lainnya yang dilakukan di UPI tanpa izin mencuat tahun 2018.
Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaat Kesbangpol Pemkot Bandung, Sony, menyebut, kelompok Sunda Empire sudah mencuat pada 2018 lalu dan sudah ditangani oleh Kodim 06/18. Namun, ia mengaku akan tetap memantau dan menelusuri isu munculnya kembalinya kelompok tersebut.
Sementara itu, Pasiter Kodim 06/18 BS, Mayor Faisal Efendi, mengaku pernah menegur keberadaan kelompok tersebut. Meski tidak bisa dipastikan apakah kelompok tersebut masih ada atau tidak, namun Faisal memastikan siapa pun yang berniat membuat negara dalam negara tidak sesuai dengan ketentuan UU.
ADVERTISEMENT
Polisi Selidiki Motif Sunda Empire
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Saptono Erlangga, menyebut, institusinya telah menerima laporan terkait keberadaan Sunda Empire. Saat ini, pihaknya masih menyelidiki motif Sunda Empire didirikan.
Meski begitu, institusinya belum dapat mengambil kesimpulan adanya tindakan pidana dalam perkumpulan tersebut.
“Belum sampai ke situ (tindak pidana). Kita dalami dulu mereka ini siapa,” kata Erlangga.
Mendagri Minta Sunda Empire Diperiksa
Kemendagri meminta agar kepolisian memeriksa kemunculan kerajaan-kerajaan abal-abal di Indonesia, mulai dari Keraton Agung Sejagad hingga Sunda Empire. Menurut Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bachtiar, kerajaan-kerajaan itu merupakan buatan orang yang terganggu secara mental.
“Gini, kalau saya harus cek betul jangan-jangan orang-orang kurang sehat, orang kurang waras kok, jangan orang kurang waras Anda respons habis-habisan,” kata Bachtiar saat ditanya wartawan di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
ADVERTISEMENT
Bachtiar mengatakan, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kesbangpol tempat kerajaan-kerajaan baru itu muncul. Bachtiar menyebutkan, kerajaan tersebut diduga melakukan kegiatan yang melanggar hukum.
Ia juga menyebut, seluruh masyarakat diperkenankan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan dengan catatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bachtiar menduga kerajaan baru yang bermunculan itu terindikasi penipuan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan