Fakta-fakta UN Ditiadakan agar Siswa Tidak Terpapar Corona

com-Ilustrasi Ujian Foto: Shutterstock

Presiden Jokowi memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) pada tahun 2020. Keputusan itu diambil dengan melihat perkembangan persebaran virus corona di Indonesia.

Apalagi saat ini jumlah pasien positif corona di Tanah Air setiap hari mengalami penambahan. Per Selasa (24/3), jumlah pasien positif corona tercatat ada 686 orang. Dari jumlah itu tercatat 55 pasien meninggal dunia dan 30 lainnya sembuh.

"Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021," ucap juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, dalam siaran persnya, Selasa (24/3).

Menurutnya, keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah COVID-19. Yakni mengutamakan keselamatan kesehatan rakyat.

Berikut sejumlah fakta UN ditiadakan:

Hasil Rapat Nadiem dengan DPR

Siswa mengerjakan soal pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) di ruang komputer Gedung SMK Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3). Foto: ANTARA FOTO/Feny Selly

Peniadaan UN 2020 telah dirapatkan secara online oleh Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X pada Senin (23/3). Ketua Komisi X Syaiful Huda menyebut hasil rapat itu menyepakati UN akan ditiadakan, diganti dengan opsi lain.

"Barusan selesai rapat daring dengan Mendikbud dan jajaran; salah satu yang kita sepakati Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA ditiadakan," ucap Syaiful melalui instagramnya, dikutip Selasa (24/3).

Dalam rilisnya, Syaiful mengatakan kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian massif. Padahal, jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Sedangkan UN untuk SMP serta SD dijadwalkan paling lambat akhir April.

Nadiem Beberkan Alasan Pembatalan

Mendikbud Nadiem Makarim membeberkan alasan pemerintah meniadakan UN. Nadiem mengatakan jika UN tetap dilaksanakan akan berisiko terhadap kesehatan peserta karena corona sedang mewabah.

Apalagi, UN tahun ini setidaknya ada 8 juta siswa. Risiko penularan menurutnya tak cuma kepada peserta UN, tapi juga menghantui keluarga siswa.

"Kalau kita laksanakan UN di dalam tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan besar bukan cuma siswa tapi untuk keluarga, dan kakek nenek (mereka)," kata Nadiem Makarim dalam keterangan pers virtual, Selasa (24/3).

Opsi Pengganti UN

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan ada beberapa opsi yang dibahas untuk menentukan kelulusan siswa tanpa melalui UN, yakni nilai kumulatif dalam rapor siswa.

“Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam rapor,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).

Selain itu, ada juga opsi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Namun, hal itu juga harus dipastikan ke pihak sekolah apakah mampu menyelenggarakannya secara online.

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” imbuhnya.

Nadiem Jelaskan 2 Opsi Pengganti UN

com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat melakukan konferensi Dana BOS 2020, Senin (10/2). Foto: dok. kemdikbud.go.id

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan sekolah bisa mengambil beberapa opsi sebagai pengganti UN. Apalagi, kata dia, UN kini sudah tak lagi menjadi syarat kelulusan.

Opsi pertama, penilaian kelulusan didasarkan pada ujian sekolah yang digelar masing-masing sekolah, namun secara online.

Opsi kedua, indikator kelulusan dihitung dari akumulasi nilai murid pada 5 semester terakhir. Selain nilai dalam 5 semester terakhir, sekolah juga bisa mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik dalam penilaian.

Nadiem menjelaskan, Kemendikbud tidak memaksa sekolah untuk mengukur kelulusan dengan menggelar ujian sekolah.

"Jadi opsi bisa ditentukan masing-masing sekolah," Nadiem dalam konferensi pers melalui teleconference usai ratas bersama Jokowi.

Nadiem juga mengingatkan kini 70 persen penerimaan seleksi peserta didik sudah menggunakan sistem zonasi dan sisanya jalur prestasi. Sehingga pembatalan UN juga tidak berdampak pada penerimaan siswa baru untuk SMP atau SMA.

Sejumlah siswa menyimak pengarahan ditundanya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Pariwisata Dalung, Badung, Bali, Senin (16/3/2020). Foto: Fikri Yusuf

DPR Setuju Ujian Sekolah Online

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengaku setuju UN diganti dengan USBN. Terlebih jika USBN itu diadakan secara online demi mencegah penyebaran COVID-19.

"UN tahun ini ditiadakan, diganti dengan ujian sekolah berstandar nasional," kata Dede saat dihubungi, Selasa (24/3).

Namun, jika nantinya kondisi kurang memungkinkan, opsi untuk mengakumulasi nilai rapot selama lima semester juga bisa menjadi pilihan.

"Jika tidak memungkinkan secara daring (atau karena larangan berkumpul), maka diambil dari akumulasi nilai dan prestasi sekolah lainnya. Untuk SMK berlaku sama," ucap Politikus Demokrat itu.

--------

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!