Febri Diansyah: Data Penduduk Tak Beres Penyebab Korupsi, Ingat Korupsi e-KTP?

Febri Diansyah. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Data kependudukan disebut masih menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Apalagi di tengah distribusi bansos karena pandemi COVID-19 yang membutuhkan akurasi data kependudukan.

Eks juru bicara KPK, Febri Diansyah, menilai belum beresnya data kependudukan menjadi penyebab munculnya korupsi.

"Data kependudukan enggak beres-beres itu ya salah satu penyebabnya korupsi. Masih ingat korupsi e-KTP?" ujar Febri dalam cuitannya di akun twitternya, Minggu (1/8).

Febri menilai masalah data kependudukan toh juga berpengaruh pada terhambatnya distribusi bansos. Padahal, KPK sudah sejak lama mendesak Kemensos untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bansos.

Permintaan itu disampaikan karena KPK menemukan ada sekitar 16,7 juta orang yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) namun namanya tercantum di DTKS.

"Saat pandemi kita kalang kabut. Data penerima Bansos COVID-19 bisa selisih 16,7 juta bahkan," ucap Febri.

Tak sinkronnya data kependudukan itu, bahkan diakui juga oleh Kemendagri. Untuk urusan vaksin masyarakat, Febri menyebut Kemendagri bahkan mengakui bahwa data itu tak terhubung langsung dengan data Dukcapil yang dimiliki Kemendagri.

"Bahkan Kemendagri mengatakan data penduduk yang sudah divaksin tidak terkoneksi dengan data Dukcapil berbasis NIK," beber Febri.

"Di sisi lain, banyak keluhan muncul tentang vaksin harus foto copy E-KTP hingga adanya pencatatan dan antrean yang dilakukan manual," lanjut dia.

Ia berharap permasalahan data kependudukan ini dapat segera ditemukan solusinya oleh pemerintah. Mengingat data ini penting peranannya, termasuk dalam proses penanganan pandemi COVID-19.

"Saya enggak tahu apa data penduduk yang positif COVID atau bahkan meninggal sudah sinkron atau belum dengan data base kependudukan kita. Bahkan hal-hal mendasar begini belum klir," kata Febri.