Filipina Pertimbangkan Putus Hubungan dengan Islandia

Presiden Filipina Rodrigo Duterte Foto: AFP/Ted Aljibe

Presiden Filipina Rodrigo Duterte serius mempertimbangkan memutuskan hubungan dengan Islandia. Niat Duterte dilandasi sikap Islandia mendukung resolusi Komisi HAM PBB terkait perang narkoba di Filipina.

Perang narkotika Duterte ditujukan untuk memburu para pengedar dan gembong narkotika. Tindakan itu dituding sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh Filipina karena telah menelan ribuan korban jiwa.

Juru bicara kepresidenan Filipina Salvador Panelo menyebut Islandia telah terbukti mendukung resolusi PBB menyelidiki perang narkotika di Filipina. Tindakan itu, ditegaskan Panelo sangat tak bisa diterima.

"(Duterte) serius dalam mempertimbangkan memutus hubungan diplomatik dengan Islandia," ucap Duterte seperti dikutip dari AFP, Selasa (16/7).

"Resolusi di Islandia yang sudah diadopsi adalah tindakan sepihak, sempit, jahat, dan partisan," sambung Duterte.

Operasi antinarkotika pertama kali diluncurkan pada 2016. Tercatat sebanyak 5,300 orang yang terkait kasus narkotika tewas.

Kematian ribuan orang memicu Dewan HAM PBB bertindak. Mereka akhirnya sepakat mengeluarkan resolusi Islandia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM.

Merespons resolusi mau pun kritik dunia, Filipina naik pitam. Manila menyebut respons negara lain dan PBB bentuk pelanggaran kedaulatan.

Bahkan pada pekan lalu, Presiden Duterte menghina Islandia. Ia menyebut negara di Eropa bagian utara itu idiot.

"Islandia, apa masalah yang ada di Islandia? cuma es. Itu masalah anda. Idiot ini, tidak mengerti masalah sosial, ekonomi, politik dan masalah di Filipina," kata Duterte.

Hubungan bilateral Islandia dan Filipina terjalin di bidang ekonomi dan investasi. Kedua negara tidak memiliki Kedutaan baik di Manila atau di Reykjavík.