Formappi Kritik Baliho Puan Maharani: Kepentingan Pribadi atau DPR?

6 Agustus 2021 14:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI
ADVERTISEMENT
Maraknya baliho Puan Maharani di seantero negeri dengan pesan 'Kepak Sayap Kebhinnekaan', memicu pro kontra. Dalam baliho dan billboard itu, Puan menuliskan diri sebagai Ketua DPR RI.
ADVERTISEMENT
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mempertanyakan kepentingan di balik pemasangan baliho tersebut. Sebab baliho itu punya motif politik di 2024, tapi dengan label Ketua DPR.
"Karenanya baliho itu pasti terkait urusan kepentingan politik pribadi atau partai asal Puan. Ini bukan soal Puan sebagai wakil rakyat yang peduli dengan rakyatnya. Baliho ini hampir pasti untuk tujuan politik dan khususnya kepentingan Pemilu 2024," kata Lucius, Jumat (6/8).
Baliho Puan Maharani di salah satu ruas jalan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Foto: Adi Pallawalino/SulbarKini
Menurutnya Puan sebagai wakil rakyat bisa saja menyapa rakyatnya untuk menguatkan mereka di tengah situasi pandemi ini. Akan tetapi sapaan sebagai wakil rakyat tak bisa dilakukan dengan sesuatu yang justru malah menyinggung rakyat.
Puan sebagai Ketua DPR dan wakil rakyat mestinya menjadikan kewenangannya untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Bukan malah memasangkan baliho dan billboard yang tidak murah.
ADVERTISEMENT
Lucius mempertanyakan peran Puan di DPR dan dampaknya bagi masyarakat. beranggapan kepedulian yang bisa dilakukan Puan kepada rakyat melalui pelaksanaan fungsi di parlemen. Efeknya berupa kebijakan yang tak hanya akan dinikmati rakyat selama baliho bergantung di pinggir-pinggir jalan, tetapi akan terus dikenang dan bahkan dicatat dalam sejarah.
"Pertanyaannya sampai saat ini kebijakan apa yang dihasilkan parlemen yang membuat rakyat mengenal dan mengenang Puan sebagai orang kuat di balik kebijakan tersebut? Kerja DPR justru terlihat kian memprihatinkan di bawah kendali Puan ini," ujarnya.
Peneliti Formappi Lucius Karus di diskusi 'Nasib Murung Bangsa atas Kebijakan RUU KPK dan RKUHP' di Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/291). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Di sisi lain, Lucius juga menyoroti sikap pihak-pihak yang membela pemasangan baliho Puan dengan dalih menjaga persatuan, kebinekaan, membangun harapan, dan lainnya. Menurutnya, alasan tersebut sulit dipahami.
"Bagaimana menjelaskan sosok Puan yang tampil melalui baliho itu bisa memberi jaminan pada upaya menjaga persatuan, merawat kebinekaan, membangun optimisme, dan lain-lain?" katanya.
ADVERTISEMENT
"Saya kira sih pesan yang disampaikan melalui baliho-baliho itu harus bisa dijelaskan secara jujur juga. Jangan seolah-olah jujur melalui kata-kata di baliho, tetapi motif untuk apa pesan-pesan itu ditebar di waktu bersamaan tak disampaikan secara jujur," tambahnya.
Tak hanya itu saja, pernyataan pihak-pihak tertentu yang menyebut baliho Puan tak ada hubungannya dengan kontestasi Pemilu 2024 jelas menyesatkan.
"Mana mungkin untuk alasan selain politik, Puan rela membuang biaya untuk menyebar baliho-baliho ke seantero. Enggak mungkin karena alasan kemanusiaan untuk mengatasi pandemi kan?" pungkasnya.
***
Saksikan video menarik di bawah ini: