Forum BEM Se-DIY Tuntut Pilpres dan Pileg 2024 Diulang
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi situasi bangsa dan negara akhir-akhir ini.
ADVERTISEMENT
Berlangsung di sebuah kafe di Banguntapan, Kabupaten Bantul, pernyataan sikap ini dihadiri beberapa mahasiswa dari sejumlah kampus di DIY, Rabu (21/2).
"Hari ini adalah bentuk sikap dan pernyataan kita setelah melihat fenomena dan perkembangan demokrasi hari ini. Kita menyaksikan betapa banyak problematika, bagaimana pesta demokrasi yang seharusnya sebagai bentuk kebebasan dan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di masa datang tapi kita temukan di lapangan bagaimana praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi," kata Koordinator Umum BEM se-DIY Gunawan Haramain.
Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) itu menjelaskan yang sangat kontroversial adalah penetapan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas usia capres yang mengindikasikan bertentangan dengan praktik dan prinsip demokrasi.
"Terjadi manipulasi dari elite-elite yang ada sehingga meloloskan untuk melanggengkan satu dinasti," katanya.
ADVERTISEMENT
"KPU juga mendapat pelanggar etik karena menetapkan salah satu cawapres tanpa mengubah aturan yang ada di KPU," bebernya.
Sementara itu proses di lapangan menurut Gunawan terjadi temuan janggal sistem perhitungan suara KPU.
"Kita buat tim bagaimana Sirekap bekerja, kita betul-betul mengamati," katanya.
Ketua 2 Forum BEM se-DIY Ahmad Makarim yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengatakan ada beberapa temuan dari timnya.
"Seperti kita ketahui bersama untuk penghitungan daripada pemilu 2024 menggunakan sistem Sirekap. Nah daripada sistem ini sebenarnya telah ada beberapa indikasi yang membuat ini yang pertama secara software beberapa kali bahkan sebelum pelaksanaan pemilu, selama masa persiapan sudah diketahui terjadi banyak eror dan banyak sekali kendala," kata Ahmad.
Hal ini menjadi pertanyaan apakah ini sudah layak digunakan dalam kontes demokrasi. Ada juga temuan TPS yang salah input.
ADVERTISEMENT
"KPU sudah memberikan statement ada 1.223 TPS yang salah input. Namun dalam temuan yang kita lakukan metode scraping yang kita per dua hari yang lalu kita sudah scraping lebih dari 150 ribu TPS di seluruh Indonesia. Dan dari pantauan kami ditemukan 2.447 anomali data yang mana terjadi penggelembungan data dari pada yang seharusnya di C1," katanya.
"Di sini juga ada pertanyaan dari kami, mengapa penggelembungan data cenderung hanya terjadi di salah satu paslon saja," bebernya.
Hal lain yang disoroti adalah di aplikasi Sirekap input data di pilpres tidak bisa direvisi ketika terjadi penggelembungan. Hal itu berbeda dengan DPR maupun DPRD yang bisa direvisi.
"Yang selanjutnya indikasi kita lihat daripada server yang digunakan dalam Sirekap ini. Setelah kita tracking menggunakan layanan internet service provider daripada Alibaba dan titik servernya ada di RRC, Prancis, dan Singapura. Menjadi indikasi lagi, karena menurut peraturan di UU no 71 2019 Pasal 20 ayat 2, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan sistem elektronik di wilayah Indonesia," katanya.
ADVERTISEMENT
Forum BEM se-DIY kata Gunawan beranggotakan puluhan kampus di DIY seperti UST, UIN, Alma Ata, Janabadra, Mercubuana, UPN, Widya Mataram, dan sebagainya. Mereka pun mengeluarkan sejumlah tuntutan yakni: