Fraksi PPP Akan Tolak RUU Ketahanan Keluarga

ilustrasi keluarga dengan satu anak Foto: Shutterstock

RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan lima orang anggota DPR RI berujung polemik. Padahal RUU itu belum sempat dibahas dan sudah mendapat penolakan dari masyarakat termasuk Fraksi di DPR RI.

Setelah Golkar, Fraksi PPP ikut menolak RUU Ketahanan Keluarga. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, kemungkinan besar PPP akan menolak RUU itu.

"Kami dari F-PPP menolak. Apakah menolak keseluruhannya? Belum tentu. Kami akan mengkaji secara mendalam di tingkat panja, silahkan fraksi-fraksi bersikap, menyampaikan pandangan-pandangannya secara resmi," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2)

"Tetapi kalau diteruskan semuanya, sepertinya tidak akan terjadi. Karena sudah menimbulkan penolakan-penolakan," tambahnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menyebut faktor yang membuat mereka menolak RUU Ketahanan Keluarga karena ada fraksi yang tidak tahu jika anggotanya menjadi salah satu pengusul. Fraksi yang dimaksud Baidowi adalah Fraksi Golkar.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sebelumnya Fraksi Golkar mengaku kecolongan dalam pengusulan RUU Ketahanan Keluarga. Mereka akhirnya menarik dukungan terhadap RUU itu.

"Bahkan ada beberapa Fraksi yang tidak mengetahui anggotanya menjadi pengusul. Lah itu sebenarnya menurut kami apologi saja, karena fraksi-fraksi sudah memberikan persetujuan ketika penyusunan prolegnas prioritas," ucap Baidowi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Prolegnas adalah judul naskah akademik semata, namun tidak menyentuh substansi draf RUU-nya.

"Karena draf RUU-nya baru disampaikan para pengusul pada saat kemudian, diantaranya misal para pengusul RUU itu menganggap perlu bahwa saat ini waktunya merepresentasikan ke baleg," tuturnya.

RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam 50 RUU Prolegnas prioritas 2020. RUU yang menuai polemik itu diusulkan oleh lima anggota DPR, yakni: Ledia Hanifa (F-PKS), Endang Maria Astuti (F-Golkar), Ali Taher (F-PAN), Sodik Mujahid (F-Gerindra) dan Netty Prasetiyani (F-PKS).