Ganjar: Ada Kades di Banjarnegara Marah-marah Tolak Bantuan Rp 200 Ribu

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelum Rapat Koordinasi di kantornya, Sabtu (14/3). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada perangkat Desa di Banjarnegara yang marah-marah karena Bupatinya menolak bantuan sosial dari Pemprov Jateng. Hal itu terkait besaran bantuan yang berbeda antara BLT dan dari Pemprov Jateng.

Terkait dengan ini, Ganjar menyinggung bila dirinya pernah mengusulkan agar bantuan sosial dari pemerintah diserahkan sepenuhnya pada Kepala Desa. Namun, usulannya itu ditolak.

"Saya dulu pernah usul gini, eh bansos itu kita percayakan sama Kadesnya aja gimana? Semua kasih aja 'breg' ke situ, terserah anda bagi. Kalau nanti kamu korup ya kamu yang dipenjara, selesai. Tapi nggak laku usulan saya, akhirnya saya minta keluwesan, itu juga nggak bisa," jelas Ganjar, dalam diskusi dengan BNPB secara virtual, Selasa (19/5).

"Misal ini angkanya (bansos) Rp 600 ribu dan Rp 200 ribu, boleh enggak yang Rp 600 ribu itu di Rp 200 ribu kan. Atau kalau yang Rp 200 ribu di Rp 600 ribu-kan, enggak bisa. Ini yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Kadesnya marah-marah, perangkatnya marah-marah enggak dapat bantuan provinsi," imbuhnya.

Ganjar menjelaskan, bantuan Provinsi mengikuti indeks Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu senilai Rp 200 ribu. Sebenarnya menurut Ganjar dengan jumlah tersebut, di pedesaan sudah bisa menolong terlebih lagi jika dikumpulkan dalam wujud lumbung pangan.

"Karena provinsi bantuan indeksnya mengikuti BPNT, BPNT indeksnya Rp 200 ribu, kami ikutkan itu. Nah, di Jawa, di Jateng, di kampung Rp 200 ribu itu cukup karena bisa dapat macem-macem. Nah, kalau itu dikumpulkan dalam satu lumbung pangan mereka akan bisa membantu terhadap mereka yang tidak dicover," tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terima pengurus Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) di kantornya. Foto: Dok. Humas Pemprov Jateng.

Ganjar kemudian kembali menjelaskan soal permasalahan di Banjarnegara yang dikabarkan bupatinya menolak bantuan Pemprov. Bupati menolak jika bantuan Pemprov Jateng tidak senilai Rp 600 ribu.

"Kasus kami di Banjarnegara, sudah tegang perangkat desanya, duit kurang, provinsi mau bantu kok tidak diterima. Bupati minta kami bantuannya Rp 600 ribu," ujarnya.

Ia menegaskan bantuan memang bermacam-macam ada PKH, BPNT, PST dan lainnya dan memang berbeda sehingga menurut Ganjar perlakuannya memang beda.

"Memang beda-beda, maka perlakuannya beda," ujarnya.

Ganjar juga menjelaskan banyak kearifan lokal yang masih eksis untuk bertahan dari pandemi. Salah satunya dengan kultur desa yang banyak tenggang rasa. Namun kekuatan itu tidak bisa diseragamkan sehingga menjadi problem.

"Maka saya bilang tidak bisa seragam menurut saya, biarkan saja mereka menyelesaikan dengan cara masing-masing. Problemnya memang, ketika kemudian kita melakukan treatment, perlakuan ini harus seragam. Karena duitnya ini duit rakyat, karena duitnya rakyat maka pertanggungjawabannya harus prosedur yang ribetnya minta ampun. Maka kemudian ini tidak bisa luwes," jelasnya.

Ganjar lantas mencontohkan Desa Panggul Harjo, Bantul yang bisa mengelola bantuan hingga desanya bisa bertahan. Kades Panggul Harjo, Wahyudi Anggoro juga ikut dalam pertemuan via zoom tersebut. Menurutnya rembug desa adalah kebiasaan ratusan tahun di nusantara untuk menyelesaikan masalah.

-------------------------------

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

--------------------------------

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.