Ganjar Ancam Copot Pejabat Baru yang Tak Bisa Kerja

20 Januari 2020 14:19 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 14 pejabat baru di lingkungan Pemprov Jateng. Acara itu digelar di gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Senin (20/1).
ADVERTISEMENT
Ganjar meminta 14 pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja dengan target yang jelas dan menyiapkan tim. Ia ingin mereka mampu meningkatkan investasi di Jawa Tengah karena tantangan global tidak bisa dihadapi hanya dengan cara yang biasa.
"Semuanya harus menyiapkan Early Warning System (EWS). Rumah sakit sering menjadi contoh reformasi birokrasi yang baik dengan membuat aplikasi dan juara. Tapi, nek obate gawe pasien mung siji, ya aja diwenehi lima (kalau obat untuk pasien harusnya satu, ya jangan diberi lima). Cepatlah merespons persoalan sosial masyarakat," kata Ganjar, dalam keterangan tertulis, Senin (20/1).
Ganjar mengingatkan semua inovasi, kreasi, prestasi, yang telah dilakukan bisa hilang dengan cepat jika para pejabat tidak memiliki integritas. Maka dari itu, setiap enam bulan sekali mereka akan dievaluasi secara personal.
ADVERTISEMENT
"Jangan merasa kalau susah duduk secure (aman), kita akan evaluasi terus demi visi misi saya dengan Gus Yasin terlaksana," ucap Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran.
Politikus PDIP itu memastikan jika dalam waktu enam bulan pertama para pejabat baru itu memiliki nilai 60, mereka akan diperpanjang enam bulan lagi untuk mendapatkan nilai minimal 90. Namun, jika nilai mereka tetap 60, mereka akan dianggap gagal dan langsung diturunkan ke jabatan sebelumnya.
Adapun 14 pejabat yang dilantik yakni Iwanuddin Iskandar (Kepala Biro Hukum), Eddy Sulistyo Bramiyanto (Kepala Biro Perekonomian), Haerudin (Kepala Badan Kesbangpol), Harso Susilo (Kepala Dinas Sosial), Arief Djatmiko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
Kemudian, Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Cahyono Hadi (Direktur RSUD Dr Moewardi), Tri Kuncoro (Direktur RSUD Dr Margono Soekarjo), Alek Jusran (Direktur RSUD Dr Amino Gundohutomo), Heri Dwi Purnomo (Wakil Direktur Umum RSUD Dr Moewardi) dan Yasip Khasani (Wakil Direktur RSUD Dr Moewardi).
ADVERTISEMENT