Ganjar: PKL Teriak Tak Dibantu, Kita Pakai Pakai Anggaran Non-APBD hingga CSR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau relawan satgas Jogo Tonggo serta tempat isolasi yang diperuntukkan bagi pasien OTG COVID-19 di Kelurahan Mangunjiwan, Kabupaten Demak, Jum'at (18/6). Foto: Pemprov Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pihaknya menyediakan cara lain dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada kelompok yang tidak terdata. Salah satunya dengan melibatkan CSR perusahaan hingga filantropi.

"Hari ini bansos untuk disiapin tanggal 18 mulai turun tapi baru sedikit. Yang teriak-teriak yang PKL enggak bisa dibantu bagaimana? Kita gerakkan sendiri, kita siapkan gunakan anggaran non APBD dari umpama Baznas, CSR, filantropi," kata Ganjar dalam diskusi 'Kolaborasi Penanganan COVID-19' yang digelar Populi Center dan Smart FM secara virtual, Sabtu (24/7).

Bahkan, Ganjar mengakui teman-teman gowesnya pun juga berencana menyiapkan bantuan bagi warga yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah.

Ia menjelaskan, pemberian bantuan kepada warga Jateng terbagi menjadi tiga, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan baik, Ganjar juga berkomunikasi atau menggelar rembuk desa secara virtual dengan para kepala desa.

"Kenapa saya melakukan rembuk desa? Saya khawatir nanti semua laporan baik-baik saja. Ada satu dua yang sulit, dana habis untuk penanganan, saya 'oke bro besok kita kirim'. Itu enggak sulit. Bagaimana cara ngirimnya? Nanti dari kabupaten. Ada kabupaten yang menganggarkan, ada yang tidak. Sementara provinsi tidak menganggarkan khusus bantuan yang sifatnya sosial kecuali yang reguler. Ada jaminan sosial untuk petani, UMKM, dll. Itu kita percepat," jelas Ganjar.

"Tapi kemudian terjadi outbreak dan muncul mereka yang terdampak harus di rumah, enggak bisa jualan. Nah ini siapa yang cover? Di sinilah kita ambil tindakan refocusing [anggaran], kita coba fitting dengan pusat," lanjut dia.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan dari pusat, Ganjar pun sempat bertanya apakah Pemprov boleh mengawal pendistribusiannya. Sebab, ia juga berusaha mencari tahu terkait kendala penyaluran bansos kepada warganya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Bupati Kudus Hartopo mengunjungi Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jateng, Minggu (6/6/2021). Foto: Humas Pemkab Kudus/HO/Antara

"Alhamdulillah boleh. Karena gubernurnya agak cerewet. Saya sudah cuek aja. Saat itu komunikasi jadi gampang. Akhirnya kami tahu, dari sekian bantuan yang ada, ada yang belum terbantu. Di situlah kami siapkan skenario dan kami siapkan bantuan dari kami. Ada yang kita bantu dari UMKM, ada yang bantu petani, nelayan, terus mereka yang tidak tercover. Jadi cara kami bergerak seperti itu," tuturnya.

Ganjar mengakui realisasi pemberian bansos di Jateng belum maksimal. Contohnya, bantuan sembako yang baru terealisasi 1,1 juta penerima, dari total kuota 2,9 juta. Begitu juga bantuan sosial tunai (BST) baru sekitar 1,41 persen atau 14 ribuan.

"Terus ada PKH 1,6 juta, realisasi sudah 97 persen. Ada bantuan beras PKH targetnya 3,2 juta, masih nol koma karena baru mulai berjalan. Ada bantuan beras presiden ini 635 ribu kantong, ini realisasi baru 7.700an. Ini dibagiin TNI," tutup Ganjar.