Ganjar Serap Aspirasi Kades dan Petani Tembakau di Lampung
PerbesarADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan petani tembakau dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung . Di sana, ia menerima curhatan atas keresahan yang dialami para petani.
ADVERTISEMENT
Obrolan pertama yang dibahas Ganjar dengan para petani adalah mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dalam perpres tersebut terdapat poin yang dirasa memberatkan para kepala desa.
"Hari ini kita di Lampung mendapatkan curhatan lagi yang pertama terkait dengan teman-teman kades. Mereka itu minta Perpres Nomor 104 itu direvisi terkait dengan anggaran dan presentasenya mesti dibuat," kata Ganjar di di Warkop Waw, Sukadhanam, Bandar Lampung, Sabtu (22/1).
Ganjar menjelaskan, ini bukanlah kali pertama para kades menyampaikan aspirasi terkait Perpres tersebut. Bahkan, di beberapa daerah terbukti tidak bisa mengaplikasikan minimal 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tugas saya ya ikut mengawal karena diberi amanah oleh kepala desa, agar ada revisi (Perpres 104/2021). Mungkin tidak harus minimal, lebih tepat lagi dalam kondisi COVID-19, diberi keleluasaan saja," jelas Ganjar.
ADVERTISEMENT
"Tadi sudah saya langsung WA Pak Pratik (Mensesneg Pratikno) nanti saya tunggu jawabannya progresnya sudah berjalan atau belum," imbuh dia.
Kemudian hal kedua yang dibicarakan para petani dengan Ganjar adalah kesejahteraan petani tembakau. Sebab, penyerapan tembakau langsung dari petani dinilai tidak terserap oleh pabrik dan harganya selalu jatuh.
"Nah ini PR yang sama untuk mengatur tata niaganya. Maka saya pesankan kita akan komunikasikan ke pemerintah, tetapi kualitas petani musti dijaga sehingga tembakau kita bisa bersaing dengan tembakau kelas dunia," tuturnya.
Sementara itu, Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Pringsewu, Catur Budi Pranmono mengaku senang atas pertemuan dengan Ganjar. Dia berharap, pemerintah agar segera menyikapi aspirasi terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
"Jadi kalau kita menerapkan 40 persen minimal dana desa untuk pelaksanaan BLT DD itu di semua desa tidak sama, contohnya di pekon kami," tutupnya.
ADVERTISEMENT