Ganjar soal Jadi Kepala Daerah Mahal: Yang Disampaikan Pak Tito Benar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi ucapan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut syarat untuk menjadi kepala daerah harus bayar, bahkan bisa Rp 30 miliar.

Ganjar mengamini ucapan Tito soal mahalnya biaya untuk menjadi kepala daerah. Menurut dia, apa yang disampaikan eks Kapolri itu benar.

Ganjar mengatakan mahalnya biaya itu seperti yang disampaikan Tito untuk membayar kampanye hingga membayar saksi dan lain sebagainya.

"Bayar itu. Bayarnya kepada siapa? Kalau bayar untuk beli tiket, saya tidak pernah. Sejak periode saya pertama, kedua, enggak," ungkap Ganjar kepada kumparan, Selasa (19/11).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rakornas di Sentul, Jawa Barat, pada Rabu (13/11/2019). Foto: Fanny Kusumwardhani/kumparan

Tiket yang dimaksud Ganjar adalah mahar politik ke parpol untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ganjar mengaku tidak pernah membayar "tiket" itu.

Ganjar beranggapan, sebenarnya persoalan biaya untuk menjadi kepala daerah dan juga anggota legislatif tidak harus merogoh kocek pribadi.

"Tidak harus, karena sebenarnya teori voluntarisme itu juga musti didorong, sehingga sponsorship juga mesti bisa diberikan kepada para kandidat," katanya.

Ganjar sedikit banyak setuju dengan yang disampaikan oleh Mendagri. Terutama, soal mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kandidat yang akan maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada.

"Betul yang disampaikan pak Tito itu betul. Lha sekarang yang kita cari adalah, dengan pemilihan langsung ini, yang bikin boros apa sih," katanya.

Meski begitu, Ganjar tetap berpendapat Pilkada Langsung sudah baik meski mahal. Untuk mengurangi dan menekan keluarnya banyak biaya dari calon, menurut Ganjar adalah dengan dibuat regulasi.

"Umpama pembatasan gambar (alat peraga kampanye) biar tidak boros, ditaruh saja di tempat khusus dan yang masang KPU, maka calon akan semuanya sama," kata Ganjar.

"Kalau memang mau sebenarnya, saksi begitu ya, diambil alih oleh negara, lebih baik lagi, itu jauh lebih hemat lagi," lanjut dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkit efek negatif dari Pilkada langsung yang selama ini digelar. Dia menyoroti tingginya biaya politik jika ingin menjadi kepala daerah.

Tito bahkan, menantang jika ada yang mengaku tidak mengeluarkan uang saat menjadi kepala daerah, dia ingin bertemu orang tersebut.

"Kalau ada yang mengatakan enggak bayar (jadi kepala daerah), nol persen, saya pengin ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).