Gelar Rapat Paripurna, DPD Minta Anies Segera Lakukan Normalisasi

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (kedua kanan) saat memimpin sidang paripurna luar biasa DPD RI ke-1 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

DPD RI memasuki masa sidang ke II setelah reses sejak Desember 2019 lalu. Sidang paripurna pembukaan DPD, Senin (6/1) dihadiri oleh 91 anggota dari total 136 anggota.

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono dengan didampingi Ketua DPD La Nyalla Mattaliti. Pimpinan DPD lain seperti Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamuddin juga tampak hadir.

"Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPD, daftar hadir sampai sekarang, hadir 91 orang dari 136 orang. Yang telah menandatangani, izin 8 orang. Karena telah memenuhi kuorum, maka sidang dapat dibuka," kata Nono membuka rapat, di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Nono menyampaikan beberapa sikap DPD terkait isu terkini. Misalnya kasus jatuhnya Bus Sriwijaya di Pagaralam, Sumsel. Insiden ini telah menelan puluhan korban jiwa.

"Kami menyampaikan duka mendalam. DPD RI meminta kepada pemerintah selaku regulator moda transportasi kiranya dapat melakukan investigasi secara detail penyebab jatuhnya Bus Sriwijaya tersebut. DPD berharap keamanan dan keselamatan penumpang diutamakan dari sisi komersialnya saja," kata Nono.

Suasana sidang paripurna luar biasa DPD RI ke-1 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

"Oleh karena itu melalui Komite II kami segera mengundang menteri terkait khususnya standar prosedur keselamatan penumpang baik itu moda transportasi darat laut dan udara," lanjutnya.

Selain itu, Nono mengatakan, DPD juga menyoroti kasus banjir di Jabodetabek dan sekitarnya. Dia mengaku prihatin dengan bencana banjir, apalagi di Jakarta. Dalam sidang tersebut, DPD mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengebut normalisasi sungai.

"Keselamatan warga harus diutamakan. Selanjutnya disegerakan normalisasi, untuk itu diharapkan bahwa persoalan banjir ini tidak boleh dianggap biasa karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan khususnya rakyat kecil," ujar Nono.

Purnawirawan TNI itu meminta, berbagai pihak untuk dapat bersinergi dan bekerja sama mengatasi persoalan banjir mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Harusnya ada upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi daerahnya dari dampak bencana banjir," sebutnya.

Lebih lanjut, Nono memaparkan, saat ini ada beberapa wilayah di Indonesia dengan potensi banjir. Antara lain: Jatim dalam status siaga, Aceh status waspada, Sumut status waspada, Jambi status waspada, Jabar dan Jateng waspada. Kalsel waspada, Kaltara dan Kaltim waspada. Sulbar dan sulsel waspada.

DPD meminta seluruh warga untuk waspada. Nono juga mengatakan akan mengundang pemerintah pusat untuk membahas soal banjir.

"Melalui Komite II DPD RI meminta segera mengundang menteri terkait untuk membahas persoalan daerah khususnya yang terdampak banjir serta memetakan daerah rawan bencana serta menemukan solusi terbaik guna mengurangi dampak bencana tersebut," tandasnya.