Gencar Safari Prabowo demi Kursi Menteri
PerbesarPrabowo Subianto sibuk wara wiri dalam dua pekan terakhir, jelang pengumuman kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Minggu (20/10). Sowan politik Prabowo kepada ketum parpol koalisi Jokowi menjadi manuver pamungkas agar Gerindra diterima masuk koalisi.
Tiga bulan pasca-pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Prabowo dan Jokowi akhirnya bertemu lagi. Jumat (11/10), mengenakan baju kebesarannya, kemeja putih dan celana cokelat, Prabowo menemui bekas kompetitornya di Pilpres 2019 di Istana Merdeka. Pertemuan ini digelar sehari setelah Jokowi menerima Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pertemuan empat mata itu digelar kurang lebih selama satu jam. Perbincangan keduanya diawali dengan persoalan ekonomi. Kemudian keduanya membahas langkah antisipasi bagaimana Indonesia bisa bertahan di tengah penurunan ekonomi global. Lalu topik yang dibahas adalah bagaimana menciptakan stabilitas politik.
Bahasan kemudian beralih ke masalah pemindahan ibu kota. Kepada Jokowi, Prabowo menyampaikan dukungannya soal ibu kota yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Last but not least, obrolan akhirnya menyentuh urusan koalisi. Prabowo menyampaikan kepada Jokowi Gerindra sudah selesai dengan urusan pilpres dan siap membantu dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf jika diperlukan.
“Kalau kita tidak masuk kabinet, kami akan tetap loyal di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang. Karena Indonesia tidak ada oposisi,” ujar Prabowo.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo dan para elite Gerindra mengaku sudah menyerahkan konsep mengenai ketahanan pangan, energi, dan ketahanan ekonomi. Konsep ini diharapkan dapat membantu pemerintahan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.
Usai pertemuan, Jokowi mengatakan urusan koalisi dengan Gerindra belum final.
“Yang satu ini belum final. Tapi, kami sudah bicara banyak, kami bicara soal kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi,” ujar Jokowi usai pertemuan.
Belum finalnya masalah koalisi merujuk pada sinyal penolakan masuknya Gerindra dari tiga parpol pengusung utama Jokowi sejak awal pilpres, Golkar, NasDem, dan PKB. Jauh-jauh hari sejak wacana Gerindra masuk koalisi berkembang, berbeda dengan PDIP yang lebih soft, tiga partai ini kencang menolak masuknya anggota koalisi baru.
Berbagai alasan disampaikan. Mulai dari pentingnya Gerindra tetap menjadi oposisi agar ada check and balances terhadap pemerintahan hingga kekhawatiran berkurangnya jatah kursi menteri di kabinet bagi parpol yang mengusung Jokowi-Ma’ruf sejak awal.
Gerindra disebut mengincar dua posisi menteri, menteri pertanian dan menteri pertahanan. Masuknya Gerindra dikhawatirkan akan mengurangi jatah menteri parpol koalisi lain. Sandiaga Uno menyebut, Gerindra punya banyak kader yang siap jadi menteri. Jika diurut dari yang paling kompeten, nomor satu Prabowo, nomor dua adalah Edhy Prabowo.
Sejumlah sumber yang mengetahui pertemuan antara Jokowi dan Prabowo mengatakan, sinyal penolakan ini juga dibahas dalam pertemuan keduanya di Istana.
Usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo bergerak cepat dan langsung bermanuver. Ia bersafari menemui ketum parpol pendukung Jokowi yang kurang sreg jika Gerindra masuk koalisi.
Pada Minggu (13/10), ia menyambangi kediaman Ketum NasDem Surya Paloh di Permata Hijau. Sejumlah sumber di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf menyebut, NasDem memang yang paling getol menolak masuknya Gerindra ke koalisi.
Saat Prabowo menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Rabu (24/7) lalu, Paloh menjadi tuan rumah pertemuan dengan 3 ketum pendukung Jokowi lainnya, Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Suharso Monoarfa (PPP). Dalam pertemuan itu, mereka sepakat, partai yang sejak awal mendukung Jokowi harus menjadi prioritas.
Dijamu dengan soto mie, Prabowo dan Paloh membahas sejumlah hal dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu. Salah satunya amandemen UUD 1945. Usai pertemuan keduanya sepakat amandemen tak bisa dilakukan hanya terbatas soal GBHN.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, bersama Prabowo, Paloh mengatakan soal koalisi tak dibahas secara spesifik. Tapi, Paloh tak masalah jika Gerindra masuk ke barisan koalisi.
“Tak ada masalah sama saya. Ini masalahnya ketika semua ikut dalam satu semangat, konsistensi pikiran, bagaimana mengedepankan kepentingan nasional,” kata Paloh.
Meski Paloh menyatakan welcome, sumber di internal koalisi menyebut, Paloh masih sulit menerima Gerindra masuk. NasDem berpandangan, Jokowi harusnya mengutamakan partai-partai yang mengusungnya sejak awal.
Jika berkoalisi pun, Gerindra tak harus masuk kabinet saat ini. Ada opsi Gerindra masuk kabinet jika nanti Jokowi melakukan reshuffle, sebuah skenario yang dulu dilakukan Jokowi saat Golkar masuk dalam gerbong pemerintahan pasca pilpres 2014.
Toh usai pertemuan, pengurus NasDem lain tetap nyaring menyuarakan penolakan bagi Gerindra.
“Jangan membuat seolah-olah Pak Jokowi berpikir koalisi utamanya tidak penting. Yang penting itu Gerindra, ya enggak,” kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate kepada kumparan Kamis (17/10).
"Selama ini seolah-olah begitu pentingnya Gerindra, begitu pentingnya Demokrat. Gerindra, Demokrat itu penting. Tapi jangan lupa pengusung pertama Pak Jokowi itu koalisi 10 partai dan yang sudah 5 partai yang di DPR NasDem, PDIP, Golkar, PKB, PPP itu koalisi utamanya," tegas Plate.
Sehari setelah menemui Paloh, Prabowo menyambangi markas DPP PKB di Cikini untuk bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Prabowo didampingi sejumlah pengurus Gerindra seperti Waketum Sufmi Dasco Ahmad, Edhy Prabowo, Sugiono serta Sekjen Ahmad Muzani.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjalin komunikasi usai kontestasi pilpres 2019. Ia mengatakan, setelah pertarungan pilpres usai, penting bagi semua pihak untuk mencari titik-titik persamaan demi keutuhan bangsa. Inilah yang diharapkan terjadi antara Gerindra dan PKB.
"Negara seperti kita memerlukan penggabungan semua kekuatan untuk bekerja demi rakyat," kata Prabowo usai pertemuan.
Pujian pun dilontarkan Prabowo soal PKB dan NU di hadapan Cak Imin dan para pengurus PKB. Prabowo menyinggung pentingnya peranan PKB dalam kancah politik nasional. Dan Gerindra ingin belajar banyak dari PKB.
"PKB ini stabilisator, penyejuk, perekat. Kita juga ingin seperti itu, nasionalis religius, religius nasionalis," kata Prabowo.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan partainya siap berkoalisi dengan Jokowi dan membantu di dalam atau di luar pemerintahan.
"Pak Prabowo menyampaikan tadi bahwa beliau siap menopang, mendukung, mensukseskan pemerintahan. Baik di dalam kabinet atau pun di luar kabinet. Tapi intinya yang penting sekarang persatuan, kebersamaan," ujar Cak Imin usai pertemuan.
Namun, rupanya Cak Imin masih belum sepenuhnya menerima jika Gerindra masuk kabinet. Wakil Ketua DPR RI ini kemudian mengibaratkan masuknya Gerindra ke koalisi seperti masbuk saat salat. Masbuk adalah kondisi jemaah yang terlambat dalam salat berjamaah. Meski begitu, dia tetap ikut dalam barisan salat.
"Kan istilah salat itu ada imam, ada makmum. Lah, makmum datangnya di belakang kan, namanya makmum, masbuk," kata Cak Imin sambil tertawa.
Waketum PKB Jazilul Fawaid yang ikut dalam pertemuan kemudian merinci maksud pernyataan Cak Imin tersebut. Menurut dia, sebagai partai yang datang belakangan, soal kursi di kabinet, harusnya partai pengusung utama Jokowi yang jadi prioritas, bukan Gerindra.
"Istilah makmum masbuk itu jemaah yang datangnya belakangan. Kalau datang belakangan, ya mestinya, masa duduknya di depan. Kalau makmum masbuk itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang dia terlambat, diulang, ditanya komitmennya dulu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).
"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan, ya dapat jatah belakangan," sambungnya.
Selasa (15/10), giliran Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang ditemui Prabowo. Bertempat di markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, keduanya mengaku tak banyak membahas soal kursi menteri. Prabowo dan Airlangga lebih banyak membahas soal kerja sama di parlemen melalui pembahasan beberapa undang-undang.
"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kita punya banyak kesamaan. Dan tentu dalam konteks-konteks yang kita bicarakan adalah konteks parlemen, dalam konteks lain tentu domainnya Pak Presiden, Pak Jokowi," kata Airlangga seusai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (15/10).
Senapas dengan NasDem dan PKB, Golkar menilai terlalu prematur jika Gerindra langsung diterima masuk kabinet. Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily menilai idealnya Gerindra tetap menjadi oposisi. Jika ingin masuk kabinet pun, tidak saat ini.
Ace mencontohkan skenario rekonsiliasi di 2014. Di Pilpres 2014, Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Kemudian usai Jokowi-JK menang di 2014, Golkar merapat ke pemerintahan pada November 2015. Namun, setelah menyatakan mendukung Jokowi, Golkar tak langsung mendapat kursi menteri. Memang ada Luhut Pandjaitan yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan di akhir 2014.
Kursi menteri baru diberikan ke Golkar saat Jokowi melakukan reshuffle di Juli 2016. Saat itu, Jokowi menunjuk Airlangga sebagai Menteri Perindustrian untuk menggantikan Saleh Husin yang saat itu wakil Hanura. Di 2018, Golkar dapat lagi tambahan kursi menteri yaitu Idrus Marham yang menjadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
“Jadi kami dulu harus menunggu dulu paling tidak satu tahun untuk mendapat kursi menteri. Setidaknya yang terjadi sekarang ya harus seperti dulu,” ujar Ace kepada kumparan, Kamis (17/10).
Usai rangkaian pertemuan tersebut, baru-lah Prabowo menggelar rapat kerja nasional (rakernas) Gerindra. Dalam rakernas, Prabowo menyampaikan sikap politiknya di hadapan ribuan kader.
Salah satu sikap politiknya yang kemudian menjadi sikap politik Gerindra adalah partai itu siap berada di dalam atau luar pemerintahan. Jika berada di luar, ia meminta kadernya untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan.
Sandiaga Uno yang menghadiri rakernas menceritakan bahwa Prabowo meminta kadernya tak mendesak Jokowi untuk menerima Gerindra di koalisi. Prabowo, kata Sandi, menyerahkan keputusan akhir soal koalisi kepada Jokowi.
“Jangan ikut arahan gendang, arahan media. Keputusan ada di tangan Presiden. Jadi kita jangan juga membebani dia. Dia akan ambil keputusan dengan ketenangan jiwa," kata Sandi menirukan ucapan Prabowo.
Akankah manuver Prabowo berbuah kursi di kabinet?