Gerakan Penyelamatan PPP Protes Wagub Jateng dan Jabar Tak Jadi Pengurus DPP

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Ubud, Gianyar, Bali, Senin (28/12). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Kepengurusan DPP PPP di bawah Ketua Umum Suharso Monoarfa mendapatkan protes dari sejumlah kader PPP yang menamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat PPP. Mereka protes karena tidak diakomodirnya sejumlah kader PPP yang potensial untuk masuk dalam kepengurusan DPP.

Salah satu kader yang bergabung dalam gerakan tersebut adalah Rusli Efendi. Dia menjelaskan protes dilakukan karena kader potensial seperti Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen tidak diakomodir menjadi pengurus.

"Tapi teman-teman lain, Gus Yasin kurang apa? Wagub, kader partai, anaknya Mbah Maimoen yang Simbolnya PPP. Ini kan ada Mbah kan enggak masuk, gitu loh," kata Rusli kepada kumparan, Rabu (10/2).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kanan) dan wakilnya Taj Yasin Maimoen menghadiri upacara peringatan Hari Santri Nasional di Alun-alun Kabupaten Rembang. Foto: Dok. Humas Pemprov Jawa Tengah

"Anak muda 40-an, ulama punya jabatan politis. Itu kan sangat ironis sementara diakomodir kader-kader partai lain yang menurut catatan kita juga gagal," tambahnya.

Selain Gus Yasin, ia juga menyayangkan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang tidak masuk dalam kepengurusan. Padahal menurutnya, Uu Ruzhanul juga memiliki latar belakang yang baik.

"Gus Yasin; Uu Wagub Jabar; anak Bachtiar Chamsyah, Iqbal (yang) anggota DPR juga itu di mata kita. Belum yang lain ada Pak Rudiman, Mustaqim, Mukhlisin dan masih banyak," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di Lobby Paviliun Parahyangan RSUP dr. Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Kamis (28/1/2021). Foto: Aldien/Humas Jabar

Ia mengkritisi Suharso justru lebih mengutamakan kader partai lain untuk masuk dalam kepengurusan DPP PPP.

"Ada dari PKB, Golkar, ada dari partai lain saya enggak nyebut (nama), tapi saya enggak perlu sebut itu, tapi yang pasti kader layak di PPP enggak dimasukin," tuturnya.

Ia juga menilai perampingan yang menjadi tujuan penyusunan kepengurusan partai dianggap tidak sesuai. Sebab ada pasangan suami istri yang masuk dalam kepengurusan DPP.

"Bendahara umum itu. Istrinya Ketua DPP. Artinya luar biasa. Diramping yang lama-lama dibuang, yang berkualitas dibuang lalu dimasukin yang suami istri. Seakan-akan ada kekuatan yang luar biasa itu," pungkasnya.

Ia meminta agar kader PPP potensial bisa diakomodir masuk dalam kepengurusan partai. Rusli menyebut pihaknya mengusulkan 10-15 kader untuk masuk dalam kepengurusan DPP.