Gerindra DKI: Rancangan Anggaran Tak Wajib Diunggah, Kecuali Mau Genit
PerbesarADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk membuka rancangan anggaran APBD 2020 sebagai bentuk transparansi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menilai sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengunggah rancangan APBD, apalagi jika masuk ke pembahasan.
ADVERTISEMENT
"Enggak ada kewajiban meng-upload itu. Bahwa sesuatu yang belum matang di-upload, jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, transparansi juga bisa dilakukan dalam proses pembahasan antara DPRD dengan pihak eksekutif. Ia pun menyindir pihak yang membuka rancangan anggaran ke publik, padahal pembahasannya belum dilakukan.
"Menurut saya, transparansi itu ukurannya dalam proses pembahasan. Yang menarik buat saya, di dalam enggak serius, seriusnya di luar. Ini menarik buat saya," sindir Taufik.
"Sebenarnya enggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa, genit boleh, enggak ada masalah," lanjutnya.
Sejumlah anggaran janggal di rancangan APBD 2020 sempat menggegerkan publik. Dalam data yang diunggah anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana pada 29 Oktober itu, terdapat anggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123,8 miliar, hingga influencer Rp 5 miliar.
ADVERTISEMENT
Akibat unggahan tersebut, William Aditya sempat ditegur karena dinilai tidak etis. Apalagi, jauh sebelum unggahan William Aditya itu viral, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah memanggil seluruh SKPD ke Balai Kota untuk membahas sejumlah anggaran janggal di rancangan APBD atau KUA-PPAS 2020.
Buntutnya, Ketua DPRD DI Prasetio Edi Marsudi pun meminta Anies untuk membuka rancangan APBD 2020. Sehingga, seluruh pihak bisa ikut memantau perkembangan pembahasan anggaran tersebut.
"Saya belum mendapat tembusan dari Badan Kehormatan. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
