news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Gerindra Kritik Jokowi Tak Bahas Supremasi Hukum di Pidato Kemenangan

15 Juli 2019 16:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Dalam pidato kemenangan bertajuk 'Visi Indonesia' Jokowi menyoroti soal investasi hingga birokrasi. Namun, Partai Gerindra mempermasalahkan tidak adanya komitmen Jokowi soal penegakan hukum dalam pidatonya tersebut.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menilai tidak disinggungnya isu hukum dalam pidato Jokowi hanya menimbulkan preseden buruk ke depannya.
"Saya khawatir karena kurangnya komitmen kita kepada supremasi hukum, supremasi hukum hanya dianggap sudah selesai oleh KPK, padahal masih banyak kan di KPK, kejaksaan, kepolisian," kata Sodik Mujahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).
"Termasuk kemarin dalam (sengketa) pemilihan presiden itu," lanjutnya.
Sodik Mujahid, Politikus Gerindra. Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
Menurut Sodik, masalah penegakan hukum penting untuk diperhatikan dalam pemerintahan periode kedua Jokowi. Dia mencontohkan keputusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Walaupun gugatan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ditolak, namun menurutnya, masih ada fakta yang menunjukkan ketidakadilan hukum.
"Makanya bagian dari kritik saya adalah tidak munculnya soal penegakan supremasi hukum di dalam semua bidang, di dalam semua lini," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Jokowi sempat menyinggung beberapa hal dalam pidato kemenangannya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7) kemarin. Namun, Jokowi hanya berbicara rencana kerjanya tanpa menyinggung soal penegakan hukum.
Jokowi fokus berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, SDM, investasi asing untuk lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, hingga efisiensi APBN.