Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Pencairan Insentif Nakes

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap merawat pasien di rumah sakit darurat penyakit virus corona (COVID-19), di Jakarta, Indonesia, 17 Juni 2021. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pandemi COVID-19. Namun, para nakes masih dibayangi kekhawatiran lantaran insentif yang tak kunjung cair.

Desakan agar insentif nakes segera dicairkan pun terus mengemuka. Termasuk oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut dia, penyaluran dana insentif bagi nakes masih tersendat. Data yang dia terima bahwa anggaran insentif nakes sebesar Rp 8,85 triliun yang dianggarkan pemerintah baru terealisasi hanya sebesar Rp 2,09 triliun.

Merespons hal itu, Muzani meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari Fraksi Gerindra di seluruh Indonesia untuk mendesak kepala daerah guna segera mencairkan insentif bagi nakes. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif nakes juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," kata Muzani kepada wartawan, Sabtu (24/7).

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

"Sebab, insentif itu adalah hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk disegerakan," imbuhnya.

Menurut Muzani, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja. Perjuangan melawan pandemi yang sudah berjalan hampir dua tahun harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.

Oleh karena itu, Partai Gerindra menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk terus mengingatkan kepala daerahnya agar segera mencairkan insentif bagi nakes. Bahkan Gerindra siap membantu setiap kendala bagi kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.

"Seperti penambahan rumah sakit darurat dan tempat tidur hingga relawan, maka insentif itu sangat diperlukan untuk mendorong semangat para nakes dan relawan yang bekerja," paparnya.

"Kalau insentif yang dijanjikan belum keluar, maka itu harus segera direalisasikan. Untuk itu kami meminta anggota DPRD Fraksi Gerindra mengingatkan kepala daerahnya untuk segera melakukan pembahasan pencairan dana insentif nakes tersebut dan kami siap bekerja sama dan membantu," jelas Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Sejumlah tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri (APD) berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Kementerian Dalam Negeri melaporkan, sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp 2,09 triliun atau setara 23,66% dari pagu yang sebesar Rp 8,85 triliun. Penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1,31 triliun atau setara 18,99% dari pagu yang sebesar Rp 6,92 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp 780,9 miliar atau 40,43% dari pagu yang sebesar Rp 1,93 triliun.

Berdasarkan data harian pada Jumat (23/7) kemarin, angka terkonfirmasi positif COVID-19 sebesar 49.071 jiwa. Sementara angka kematian harian mencapai 1.566 jiwa. Angka tersebut masih cukup tinggi.