Gerindra Minta Pemerintah Jangan Pencitraan soal Pemindahan Ibu Kota

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Rapat paripurna DPR RI juga dimeriahkan interupsi soal wacana pemerintah memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan. Rapat paripurna DPR hari ini membahas soal Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018.

Interupsi soal pemindahan ibu kota disampaikan oleh anggota DPR F-Gerindra Bambang Haryo. Di depan Menkeu Sri Mulyani yang menghadiri rapat paripurna, Bambang Haryo meminta pemerintah melakukan kajian mendalam soal pemindahan ibu kota.

"Jadi, ini mohon dipertimbangkan, jangan pencitraan. Kaji mendalam dan pemerintah ada skala prioritas daripada kebutuhan rakyat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Dia menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota sudah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno, Soeharto dan presiden-presiden sebelumnya. Namun, Gerindra menyarankan pemerintah agar mengutamakan kebutuhan pokok rakyat.

"Sekarang ini terutama permasalahan yang berkaitan dengan utang negara, demikian sulit untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan negara. Semua biaya-biaya kebutuhan untuk kepentingan negara ini sendiri," ujarnya.

Paripurna DPR Tentang RUU Pertanggungjawaban APBN 2018, Selasa (20/8). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

"Tentu kalau menjadi skala prioritas sekarang ini tentu Bu Menteri pun cukup berat. Dan ini program ini seharusnya alangkah bagusnya, prioritaskan permasalahan yang kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat yang utama," imbuhnya.

Legislator asal Jatim itu kemudian mencontohkan pemerintah Arab Saudi yang bisa menekan harga pangan menjadi lebih murah. Padahal, Arab Saudi bukan negara yang memproduksi pangan.

Menurut dia, hal ini tentunya lebih urgen daripada pemindahan ibu kota.

"Kebutuhan pangan kita yang di mana hampir dikatakan komoditas kita, di Arab, itu ternyata jauh lebih mahal daripada yang di Arab. Mereka cabai bisa separuh kita, bawang merah bisa seperempat kita, mereka bukan negara pangan sebenarnya," tandasnya.