Gerindra Minta Pemerintah Undang Ahli untuk Kaji Opsi Lockdown Terkait Corona

Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Beberapa negara sudah mengisolasi diri sementara (lockdown) untuk menekan penyebaran virus corona misalnya Italia, Irlandia, Denmark, dan Filipina. Namun, Indonesia belum mengikuti jejak negara-negara tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pemerintah tengah berupaya semaksimal mungkin menangani virus corona. Salah satunya, dengan membentuk gugus tugas yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.

"Sejauh ini, DPR RI melihat pemerintah sedang bekerja ekstra untuk menangani dan menghambat penyebaran dari virus ini," kata Dasco kepada wartawan, Senin (16/3).

Meski demikian, Waketum Gerindra itu meminta pemerintah mengevaluasi berkala penanganan virus corona yang dilakukan. Sehingga apabila diperlukan, pemerintah dapat mempertimbangkan melakukan lockdown.

Dasco pun berharap agar pemerintah mengundang para ahli untuk mengkaji opsi lock down.

"DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan lockdown apabila diperlukan," tuturnya.

Ilustrasi Corona. Foto: Indra Fauzi/kumparan

"Mengingat wabah corona ini sudah menjadi wabah nasional guna menghambat penyebaran virus corona ini," sambung Dasco.

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk membatasi aktivitas di luar rumah sesuai arahan Presiden Jokowi.

"DPR RI mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya, bersatu padu, gotong royong, dan saling mengingatkan untuk membatasi aktivitas diluar rumah. Terus waspada dan mentaati arahan dari pemerintah guna membatasi penyebaran dari virus ini," tutup Dasco.

Dalam konferensi pers, Senin (16/3) sore, Presiden Jokowi menegaskan belum terpikirkan melakukan lockdown. Ia menegaskan, yang terpenting saat ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak tertular virus corona.

"Sampai saat ini tidak ada berpikiran kebijakan ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi di Istana Bogor.

Dia mengatakan kewenangan mengeluarkan lockdown terkait virus corona ada di tangan pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil Pemda," ujar Jokowi.