Politisi Gerindra, Sufmi Dasco

Gerindra Pertimbangkan Tolak Revisi UU KPK

13 September 2019 14:46 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Politisi Gerindra, Sufmi Dasco. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Politisi Gerindra, Sufmi Dasco. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Di tengah semangat DPR dan pemerintah merevisi UU KPK, ternyata ada suara lain di gedung parlemen yang mulai sepaham dengan kehendak publik yang menolak revisi UU KPK untuk alasan apa pun.
ADVERTISEMENT
Adalah Fraksi Gerindra yang kini cenderung putar haluan mempertimbangkan menolak revisi UU yang diinisasi tiba-tiba oleh DPR untuk segera disahkan sebelum masa jabatan DPR berakhir bulan ini.
Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Gerindra memang setuju dengan revisi UU KPK untuk dibahas. Namun, setelah membahas Surpres dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berisi poin-poin revisi yang diajukan Jokow, Gerindra pertimbangkan menolak.
"Partai Gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK," ucap anggota Komisi III Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).
Dasco menyebut, dalam rapat perdana pemerintah dan DPR Kamis (12/9) malam tadi, Gerindra menilai poin-poin revisi itu tampaknya justru akan melemahkan KPK.
ADVERTISEMENT
"DIM yang diberikan dan disampaikan oleh pemerintah, justru ada kecenderungan untuk kemudian bukan memperkuat KPK, tapi kemudian malah melemahkan," tutur politikus asal Banten itu.
Di antaranya soal Pasal 37 a tentang Pembentukan Dewan Pengawas. Di sana disebutkan 5 anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden Jokowi. Sementara, klaimnya pemerintah tak intervensi KPK.
"Ya mungkin dalam masa sekarang tidak ada niatan dari pemerintah untuk mengintervensi KPK. Tetapi karena ini UU berlakunya sangat lama, bisa kemudian hal tersebut rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK," beber Waketum Gerindra itu.
Selain itu, ada beberapa pasal lain yang seluruhnya sedang dikaji oleh Gerindra, bersamaan dengan pembahasan di Baleg yang juga sudah mulai berlangsung.
ADVERTISEMENT
Sikap Partai Gerindra ini mengingatkan saat revisi UU KPK mencuat pada tahun 2016-2017 dan menuai penolakan keras dari masyarakat. Saat itu, hanya Gerindra yang menolak revisi UU KPK.
Namun meski mayoritas fraksi setuju, akhirnya Jokowi menerima masukan publik dengan memutuskan menunda revisi UU yang saat itu juga dianggap akan melemahkan KPK. Revisi UU KPK mencuat lagi jelang berakhirnya masa jabatan DPR bulan ini.
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten