Gerindra soal Anggaran Makan Siang Rp 71 T: Contoh Transisi yang Baik

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat diwawancarai wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengomentari anggaran program makan siang gratis--yang kemudian dialih nama menjadi makan bergizi gratis (MBG)--senilai Rp 71 triliun di 2025. Menurut Muzani hal ini adalah bentuk transisi pemerintahan yang baik dari era Presiden Jokowi ke pemerintahan selanjutnya.

“Ini menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah yang akan ditinggalkan bisa diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang, baik persoalan ataupun potensi-potensinya,” kata Muzani kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).

Muzani juga menilai, hal ini bisa jadi contoh yang baik soal kesinambungan antara pemerintahan sebelumnya dengan yang baru. Ia berharap semua masalah yang ada di pemerintahan lama juga bisa langsung diteruskan agar bisa langsung ditangani pemerintahan yang baru.

"Kami merasa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sangat transparan, sangat terbuka, baik dalam membuka persoalan maupun membuka potensi-potensi yang bisa diteruskan, termasuk dalam APBN itu," tutur Muzani.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono. Foto: Youtube/ @Kemenkeu RI

Sebelumnya, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, mengatakan angka tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang.

"Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik,” kata Thomas di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (24/6).

Thomas mengungkapkan pihaknya berkomitmen menjalankan program makan siang gratis secara bertahap. Tentunya dengan mengedepankan belanja yang berkualitas.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai defisit anggaran masih aman meskipun ada alokasi makan siang gratis dalam APBN 2025 senilai Rp 71 triliun. Said menilai anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program janji kampanye Prabowo-Gibran ini akan digelontorkan secara bertahap ini sudah menjadi harapan DPR.

"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, dalam rapat panitia kerja (panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan panja Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), DPR sudah menyetujui ada keleluasaan bagi visi dan misi pemerintahan baru masuk dalam rancangan APBN 2025.

"Memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih," tuturnya.