kumparan
11 Januari 2019 17:28

Gerindra soal Hoaks Surat Suara: Apa Pun Pilihannya Jika Salah Dihukum

Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)
Ketua DPP PKS Ahmad Riza Patria berharap paslon Prabowo-Sandi tak ikut disalahkan atas perbuatan tersangka penyebar hoaks soal surat suara yang mengaku sebagai pendukung paslonnya. Riza menyebut, meski pelaku merupakan pendukung paslon, namun hukuman tetap harus dijatuhkan dengan adil.
ADVERTISEMENT
"Siapa pun boleh menyampaikan mendukung 01 atau 02, hak warga negara, tapi apa pun pilihannya, kalau bersalah harus dihukum," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (11/1).
"Jangan kalau dia berbuat salah tapi mendukung 01, lalu 01 yang disalahkan. Juga jangan kalau ada yang dukung 02 dan salah, lalu 02 yang disalahkan," imbuhnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono bersama Kanit Subdit 4 Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Kompol Haerudin saat konfrensi pers terkait penangkapan penyebar Hoax 7 Kontainer surat suara tercoblos di Jakarta Utara, Jumat (11/1). (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)
Ia juga meminta agar pernyataan pelaku yang mengaku mendukung Prabowo-Sandi tidak mempengaruhi proses hukum yang ada. Ia berharap, pihak kepolisian bisa bertindak secara independen dalam menangani kasus ini.
"Kita hormati penegakan hukum, kami minta aparat bertindak secara baik, tepat, dan netral serta independen. Jangan sampai, nanti kalau ini pendukung oposisi, diproses cepat. Tapi kalau bagian dari penguasa, diprosesnya lambat. Jangan sampai dilihat seperti itu," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Riza menilai, saat ini masyarakat memandang pihak kepolisian cenderung memberikan penanganan berbeda dalam setiap perkara. Namun, ia ingin pandangan tersebut sirna dengan penyelesaian kasus hoaks tujuh kontainer surat suara yang tercoblos.
"Karena masyarakat melihat, ada kecenderungan perbedaan penanganan, nah mudah-mudahan persepsi masyarakat salah dan kuncinya ada pada aparat penegak hukum yang harus membuktikan penegakan dan pencegahan diperlakukan sama semua warga negara," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan